JawaPos.com - Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sapta Odang meminta kepada para kader partai yang duduk sebagai anggota DPRD fokus memperjuangkan kepentingan rakyat. Menurutnya, jumlah kader yang masuk menjadi anggota parlemen tidak boleh menjadi hambatan perjuangan politik.

Hal itu disampaikan OSO saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Hanura di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Pembukaan Bimteknas ditandai dengan pemukulan gong oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, disaksikan 525 legislator Hanura.

"Mulai detik ini saudara harus berkualitas, harus berani. Berani menegakkan keadilan, berani menetapkan kejujuran, dan berani mengoreksi jalannya pemerintahan daerah untuk kemakmuran masyarakat,” kata OSO.

Sebagai mantan Ketua DPD RI, OSO melihat langsung masih ada anggota parlemen yang tidak memberikan kontribusi bagi rakyat. Kondisi ini tidak boleh dilakukan oleh kader Hanura.

Baca Juga: Dewan Pendidikan Surabaya Tegaskan Larangan Siswa SMP Bermotor

"Banyak orang menjadi anggota DPR, tapi banyak juga yang tidak berkontribusi. Bahkan, tidak mampu mengeluarkan inspirasi dari hati nuraninya,” imbuhnya.

OSO menjelaskan, kondisi tersebut menjadi alasan Hanura melakukan perubahan arah dengan mengusung tagline baru, yang menekankan keberpihakan kepada daerah. Baginya, setiap anggota Dewan memiliki tanggung jawab langsung terhadap daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

“Hanya saudara yang bisa membela daerah saudara. Tidak mungkin daerah lain membela daerah kita. Sebab itu, saudara yang dipilih harus berjuang untuk kepentingan daerah,” jelasnya.

OSO menyampaikan, perlu ada dorongan terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini sebagai upaya keberpihakan kepada daerah.

“Keberpihakan itu adalah bagaimana saudara memberikan kemakmuran, kehidupan, dan peluang kerja bagi masyarakat di daerah,” ungkapmya.

Dia juga mengingatkan, jabatan sebagai anggota Dewan tak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. "Bukan saudara menikmati kehidupan sebagai anggota DPRD, sementara masyarakat tidak merasakan manfaatnya," tandasnya.

Pembukaan Bimteknas Hanura dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra; Gubernur Kalbar, Ria Norsan; serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Kalbar yang didukung dan diusung Hanura di Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

Turut hadir Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Provonsi Kalbar, serta akademisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung; dan Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya. Yusril, Rocky, dan Winarto akan menjadi pemateri di Bimteknas Hanura.