JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, menolak wacana penerapan sekolah daring mulai April 2026 yang diusulkan sebagai bagian dari strategi nasional penghematan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang secara mendalam dengan mempertimbangkan pengalaman selama pandemi Covid-19 yang menunjukkan berbagai kelemahan sistem pembelajaran jarak jauh.

“Ketika isu mengenai pembelajaran daring mulai muncul di banyak media, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan kembali secara mendalam,” kata Esti, Selasa (24/3).

Pemerintah sendiri tengah mengkaji penerapan pembelajaran daring usai libur Lebaran 2026 sebagai bagian dari strategi penghematan energi. Rencana ini muncul di tengah tekanan global terhadap pasokan energi akibat konflik geopolitik yang berdampak pada harga minyak dunia.

Baca Juga: Filipina Tetapkan Darurat Energi Nasional 1 Tahun, Imbas Konflik Timur Tengah Kian Mengancam

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan skema kerja fleksibel seperti work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) guna mengurangi mobilitas harian masyarakat.

Namun, Esti mengingatkan bahwa pembelajaran daring yang diterapkan selama pandemi meninggalkan berbagai persoalan serius dalam sistem pendidikan nasional.

“Pembelajaran daring pernah kita laksanakan saat wabah Covid-19, dan kita semua tahu sistem tersebut meninggalkan problem yang tidak sederhana bagi dunia pendidikan kita,” tuturnya.

Ia menyoroti sejumlah dampak, seperti menurunnya kemampuan siswa dalam menyerap materi, kedisiplinan, pembentukan karakter, hingga kendala teknologi.

Esti juga menyinggung fenomena learning loss, yaitu ketertinggalan pembelajaran yang dialami siswa selama pandemi. Hal ini sebelumnya juga disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, yang menilai bahwa mengejar ketertinggalan tersebut bukan perkara mudah.

“Walaupun efektif untuk mencegah penyebaran Covid-19, pembelajaran jarak jauh menyebabkan penurunan kualitas pelajar,” jelas Esti.

Penurunan kualitas tersebut, lanjutnya, tercermin dalam hasil evaluasi internasional seperti Programme for International Student Assessment (PISA). Pada 2022, skor Indonesia tercatat menurun di semua bidang, yakni literasi membaca 359 poin, matematika 366 poin, dan sains 383 poin, dengan total skor 369 poin.

Selain aspek akademik, pembelajaran daring juga berdampak pada kondisi psikologis dan kesehatan fisik siswa. Sistem ini dinilai sulit membentuk aspek afektif seperti kepribadian, sikap, dan karakter.

Baca Juga: ABP Dukung Jamintel Kejagung Awasi MBG, Tegaskan Program Prioritas Andalan Presiden Prabowo

Pembelajaran jarak jauh juga kerap memicu berbagai masalah lain, seperti penurunan pemahaman materi, kurangnya interaksi sosial, peningkatan stres, kecanduan gawai, hingga ketergantungan pada orang tua.

Sejumlah praktisi pendidikan bahkan menilai pembelajaran daring dapat menyebabkan anak menjadi kurang responsif, cenderung antisosial, hingga meningkatkan risiko pernikahan dini akibat lemahnya pengawasan.

Menurut Esti, kondisi tersebut membuat siswa kehilangan rasa tanggung jawab dalam belajar.

“Sistem pembelajaran jarak jauh juga menyebabkan rendahnya nilai karakter siswa yang memang sulit diajarkan melalui sistem daring,” paparnya.

Karena itu, Esti meminta pemerintah tidak menjadikan pembelajaran daring sebagai alternatif utama kebijakan pendidikan.

“Jangan jadikan pembelajaran daring sebagai alternatif pilihan pembelajaran,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak aspirasi masyarakat yang mayoritas menolak kebijakan tersebut.

“Kami menerima banyak aspirasi dari masyarakat, dan tidak ada yang menyatakan setuju dengan pembelajaran daring,” ujarnya.

Sebagai alternatif penghematan BBM, Esti mengusulkan solusi lain, seperti pengaturan transportasi siswa melalui sistem antar-jemput dengan memanfaatkan angkutan umum. Ia pun mendorong pemerintah mencari langkah lain untuk menghadapi tekanan ekonomi global tanpa mengorbankan sektor pendidikan.

“Keterbatasan fiskal perlu diatasi dengan cara yang lebih baik tanpa mengorbankan pendidikan. Semoga isu pembelajaran daring ini hanya sekadar wacana,” pungkasnya.