JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengklaim berhasil mencegah kebocoran anggaran negara hingga Rp1.000 triliun selama satu tahun masa kepemimpinannya. Lalu, dari mana angka fantastis itu berasal?
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI Hariqo Wibawa Satria menjelaskan, pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo sejak dilantik.
Pasalnya, dalam dua dekade terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani lebih dari 1.809 kasus korupsi di Indonesia.
"Itu belum termasuk kasus yang ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian," ujar Hariqo saat berkunjung ke kantor JawaPos, Senin (21/10).
Menurut Hariqo, praktik korupsi di era reformasi justru semakin meluas. Terjadi baik di pemerintah daerah (pemda) hingga pemerintah pusat (pempus).
"Saya bukan ahli pemberantasan korupsi, cuma ada profesor, ada doktor yang mengatakan kalau di zaman Orde Baru korupsi itu agak terpusat. Tetapi setelah reformasi selama 25 tahun ini, terjadi pemerataan korupsi," katanya.
Efisiensi Anggaran Jadi Langkah Pertama
Hariqo merinci bahwa perhitungan penghematan Rp1.000 triliun berasal dari berbagai langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo.
"Pada hari pertama menjadi Presiden, salah satu yang dilakukan adalah melaksanakan efisiensi anggaran. Penghematan dulu. Jadi anggaran-anggaran yang berpotensi untuk dikorupsi, itu diefisiensi," jelasnya.
Dari kebijakan tersebut, pemerintah diklaim berhasil menghemat sekitar Rp300 triliun, yang kemudian dialokasikan untuk berbagai program masyarakat.
Pulihkan Aset Negara: 5 Juta Hektare Lahan Sawit Kembali ke Negara
Salah satu langkah besar di era Prabowo adalah pengambilalihan lahan sawit milik negara yang disalahgunakan.
"Lahan negara seluas 5 juta hektare digunakan untuk menanam sawit. Ini sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada yang berani. Untuk pertama kalinya di era pemerintahan Presiden Prabowo, ini langsung ditindak. Dari 5 juta hektare yang dilaporkan, sebanyak 4 juta hektare sudah disita kembali oleh negara," ujar Hariqo.
Prabowo pun disebut tidak pandang bulu dalam penegakan hukum.
"Saya tidak peduli mau ada backing-nya mantan jenderal, mau ada backing-nya mantan polisi, juga saya tidak peduli," kata Hariqo menirukan ucapan Prabowo.
Tata Kelola Tambang dan Minyak Mulai Dibersihkan
Selain lahan sawit, Presiden Prabowo juga turun langsung menindak praktik tambang ilegal, khususnya di Bangka Belitung, yang jumlahnya diperkirakan mencapai seribu titik dan sudah berlangsung puluhan tahun.
"Presiden datang langsung ke Bangka Belitung, mengawasi bagaimana aparat penegak hukum bekerja. Di situ ada sekitar seribu tambang ilegal, kemudian ada pengembalian smelter. Itu juga ditindak," terang Hariqo.
Tata kelola minyak dan gas (migas) pun kini tengah dibenahi. Pemerintah mulai menindak tegas para pelaku mafia migas.
Salah satu nama besar yang sebelumnya “tak tersentuh hukum”, Muhammad Riza Chalid, kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.
"Ada satu nama yang selama ini dianggap tidak tersentuh oleh hukum, sekarang sudah menjadi tersangka. Anaknya juga menjadi tersangka. Rumahnya disita, asetnya disita,," tegasnya.
Bangun Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045
Hariqo menegaskan bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo merupakan fase penting dalam membangun fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
"Kita itu kan ada perencanaannya. Dari 2025 ke 2045 menuju Indonesia Emas. Artinya sekarang, 20 Oktober 2025, 20 tahun lagi 20 Oktober 2045. Nah, setahun pertama ini kita membangun fondasi," ujarnya.