JawaPos.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bersama organisasi mahasiswa Cipayung Plus dan aliansi BEM menghadiri pertemuan dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9). Kedatangan mereka diterima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Ketua Umum GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, menyampaikan Pancatura atau lima tuntutan rakyat dalam forum tersebut. Ia menegaskan, langkah ini merupakan komitmen GMNI untuk menjaga demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.

“Dengan kesempatan yang diberikan oleh bapak-bapak dewan sekalian, kami ingin memanfaatkan hal tersebut, kami ingin menyampaikan berbagai macam rangkuman aspirasi yang kami dapat di lapangan saat berdiskusi dengan kawan mahasiswa, cerdik cendekia, dan berbagai elemen masyarakat,” kata Risyad di hadapan pimpinan DPR.

Risyad mendesak DPR segera mengesahkan sejumlah RUU krusial yang sudah lama ditunggu masyarakat, di antaranya RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat, RUU TNI-Polri, dan RUU KUHAP. 

Ia menilai selama lima tahun terakhir, DPR kurang mengakomodir pengesahan RUU yang menjadi aspirasi rakyat.

“Yang kami khawatirkan, ketika ada aksi penunggangan, ada aksi provokasi, dan seterusnya, kawan-kawan mahasiswa juga terpantik. Kenapa, karena ada akumulasi dari tuntutan-tuntutan kami yang kemarin belum terwadahi,” jelasnya.

Selain itu, Risyad meminta DPR agar mendorong pemerintah mengambil kebijakan strategis tanpa membebani rakyat. Salah satunya dengan tidak menaikkan pajak. Menurutnya, kenaikan pajak menjadi salah satu pemicu demonstrasi di berbagai daerah.

“Negara dapat meningkatkan pendapatan negara dalam hal lain, tidak hanya pajak yang membebankan rakyat, seperti optimalisasi BUMN, tegas terhadap koruptor melalui UU Perampasan Aset, dan lain sebagainya. Alternatif-alternatif ini untuk mengisi kas negara harus dilakukan daripada membebankan keuangan negara pada masyarakat,” tegas Risyad.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya kesejahteraan bagi kelompok masyarakat yang memiliki peran vital, seperti guru dan lainnya.

“Yang selanjutnya adalah memperhatikan kesejahteraan elemen masyarakat yang mengambil peran vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah kesejahteraan guru, veteran, dan profesi lainnya,” pungkasnya.