JawaPos.com - Sebanyak 4.922 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat seluruhnya telah kembali melakukan pembelajaran.

Dari total sekolah itu, 4.821 di antaranya melakukan pembelajaran kembali di sekolah semula.

Selain itu, masih ada 99 sekolah yang harus belajar di Ruang Kelas Darurat (RKD), dan 2 lainnya menumpang sementara di sekolah lain.

“Secara keseluruhan total dukungan Kemendikdasmen untuk pemulihan layanan pendidikan di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera saat ini mencapai Rp 5,6 triliun," ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti kepada wartawan, Kamis (24/9).

Baca Juga: Banjir Bandang Melanda Tanggamus Lampung, Sebanyak 150 KK Terdampak

Dari jumlah Rp 5,6 triliun itu, ia menerangkan bahwa porsi terbesar disalurkan untuk revitalisasi bangunan sekolah dengan total anggaran Rp 3,03 triliun.

Terkait perkembangan bantuan revitalisasi, Mu’ti menuturkan bahwa sebanyak 3.132 sekolah telah seluruhnya melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan nilai mencapai Rp 3,03 triliun.

Hingga saat ini, dana yang telah tersalurkan ke rekening sekolah mencapai Rp 2,63 triliun.

Penyaluran dana tahap pertama sebesar 70 persen telah tuntas untuk seluruh sekolah penerima.

Sementara itu, penyaluran dana tahap kedua sebesar 30 persen dilakukan setelah progres pekerjaan fisik bangunan mencapai minimal 50 persen.

Baca Juga: Banjir Bandang Terjang Solok: 1 Meninggal, 1 Hilang, dan Jembatan Utama Putus

Saat ini, terdapat 1.267 sekolah dengan nilai bantuan sebesar Rp 400,5 miliar yang masih dalam proses penyaluran dana tahap kedua.

Dari sisi progres pembangunan fisik, Kemendikdasmen mencatat sebanyak 562 sekolah telah menyelesaikan pembangunan 100 persen.

Sementara itu, 1.954 sekolah telah mencapai progres pembangunan di atas 50 persen, dan 616 sekolah menuju progres 50 persen.

Mu'ti juga menyoroti proses relokasi sekolah terdampak. Ia menyebut, terdapat 97 sekolah yang diusulkan Kemendikdasmen untuk relokasi ke tempat yang lebih aman.

Dalam prosesnya, 34 sekolah sudah dalam tahap pembangunan dan 63 lainnya masih menunggu kepastian dan legalitas lahan.

Baca Juga: Banjir Bandang Melanda Solok, Legislator Minta Keselamatan Warga Jadi Prioritas Penanganan