JawaPos.com - Pemerintah membutuhkan anggaran Rp 93,742 triliun untuk menggratiskan biaya pendidikan seluruh mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN). Angka tersebut hasil perhitungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan, anggaran ini mencakup 2.833.169 mahasiswa tercatat di PTN. Cakupannya meliputi program vokasi dan akademik jenjang D3, D4, serta S1.
"Terkait dengan kebutuhan anggaran untuk menggratiskan seluruh PTN kami sudah menghitung itu nilainya Rp 93.742.969.840.000 untuk 2.833.169 mahasiswa yang tercatat di perguruan tinggi negeri baik untuk vokasi maupun akademik. Jadi D3, D4, dan S1," kata Brian dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, dikutip Rabu (23/9).
Menurut Brian, angka itu belum menjadi skema final pelaksanaan kuliah gratis. Pemerintah masih akan membahasnya bersama Presiden Prabowo Subianto, termasuk kemungkinan penerapan kebijakan bertahap.
"Jadi nilainya sebesar itu. Ini kami akan bawa kepada rapat bersama Bapak Presiden nanti seperti apa meskipun memang ada skenario-skenario untuk tahapan dan seterusnya," tuturnya.
Rencana ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan biaya pendidikan di sekolah negeri hingga universitas negeri harus gratis. Biaya tersebut tidak boleh menjadi beban masyarakat.
Prabowo menyampaikan hal itu saat menghadiri peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9). Presiden mengatakan akan segera menggelar rapat terbatas membahas pendidikan negeri tanpa biaya.
"Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas (rapat terbatas) atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis," kata Prabowo.
Presiden juga menyinggung sumber pendanaan untuk mewujudkan pendidikan gratis itu. Salah satunya adalah uang negara hasil pengembalian dari praktik korupsi maupun pencurian.
Baca Juga: Zulhas Ngadu ke Prabowo soal Mahalnya Jalur Mandiri PTN: Kalau Bisa Kita Koreksi
Dengan perhitungan Kemdiktisaintek, kebutuhan menggratiskan PTN kini lebih konkret secara nominal. Namun, keputusan skema pembiayaan dan tahapan pelaksanaan akan dibahas pemerintah bersama Presiden. (*)