JawaPos.com - Kesempatan kerja yang masih sempit menjadi tantangan besar bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Di tengah keterbatasan akses pelatihan dan rendahnya penyerapan tenaga kerja difabel, berbagai upaya mulai dilakukan untuk membuka jalan menuju kemandirian ekonomi melalui program vokasi yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas masih relatif rendah. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hanya 702 penyandang disabilitas yang berhasil mendapatkan penempatan kerja melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) sepanjang 2023.
Minimnya jumlah ULD menjadi salah satu kendala utama. Hingga kini, ULD baru tersedia di 28 provinsi atau sekitar 73,7 persen dari total 38 provinsi di Indonesia. Di tingkat kabupaten dan kota, jumlahnya lebih rendah lagi, yakni hanya 179 ULD atau sekitar 34,82 persen dari total 514 daerah.
Baca Juga: Siswa SMP di NTT Ubah Limbah Kulit Pisang Jadi Peluang Ekonomi: Buat Eskrim hingga Pupuk
Kondisi tersebut menyebabkan banyak penyandang disabilitas yang sebenarnya memiliki kemampuan dan potensi kerja belum memperoleh akses pelatihan maupun kesempatan memasuki dunia kerja formal. Akibatnya, kemandirian ekonomi kelompok ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, upaya memperluas akses kerja bagi penyandang disabilitas dilakukan melalui Program Vokasi Disabilitas yang berlangsung di Gedung Islamic Center Brebes selama sepekan. Program ini dirancang untuk memberikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri sekaligus membuka peluang penempatan kerja bagi peserta.
Sebanyak 30 peserta dari komunitas difabel di Brebes dan wilayah sekitarnya mengikuti pelatihan keterampilan menjahit dengan skema Operator Jahit Sepatu. Pelatihan difasilitasi oleh Ruang Amal Indonesia dan memberikan pembekalan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha.
Baca Juga: Dosen Pesantren Keluhkan Gaji Rp 500 Ribu, Minta Negara Lebih Serius Biayai Pendidikan Santri
Selain meningkatkan kemampuan peserta, program tersebut juga dirancang sebagai penghubung antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja difabel. Peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga dipersiapkan agar memiliki kompetensi yang dapat diakui dan sesuai dengan standar industri.
Kepala Cabang Bank Mandiri Taspen Cabang Pekalongan Agus Suyana mengatakan, pemilihan keterampilan menjahit sepatu dilakukan karena industri alas kaki masih membutuhkan tenaga kerja terampil dalam jumlah besar, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Banten.
"Menjahit sepatu adalah skill teknis spesifik yang minim risiko dengan ruang gerak terbatas sehingga cocok untuk penyandang disabilitas baik fisik maupun motorik. Kami berharap, sekali terampil langsung dapat diserap UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan industri," kata Agus di Brebes, Jawa Tengah.
Menurut Agus, pelatihan tersebut diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan tenaga kerja industri dengan pencari kerja dari kelompok difabel yang selama ini kesulitan memperoleh akses pekerjaan formal.
Pandangan serupa disampaikan Pemimpin PNM Cabang Tegal Sutanto. Dia menilai pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam memasuki pasar kerja.
“Setiap orang memiliki potensi untuk berkembang apabila diberikan kesempatan dan akses yang tepat. Melalui program ini, kami berharap peserta tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga memiliki peluang yang lebih besar untuk mandiri, berkarya, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kami percaya pemberdayaan yang inklusif akan menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Sutanto.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Geser Anggaran Dinas Pendidikan untuk Biayai Puluhan Ribu Siswa Swasta
Setelah menyelesaikan pelatihan, para peserta dijadwalkan mengikuti proses penempatan kerja pada perusahaan industri alas kaki yang beroperasi di wilayah Brebes. Langkah ini dinilai penting karena banyak program pelatihan kerja berhenti pada tahap peningkatan keterampilan tanpa diikuti akses nyata menuju pekerjaan.
Bagi para peserta, kesempatan tersebut menjadi harapan baru di tengah terbatasnya peluang kerja yang selama ini mereka rasakan.
“Selama ini kami sering merasa kesempatan kerja itu terbatas. Melalui pelatihan ini, kami mendapatkan ilmu baru sekaligus kepercayaan diri bahwa kami juga mampu bekerja dan berkarya. Semoga setelah pelatihan ini kami bisa mendapatkan pekerjaan dan membantu keluarga,” kata salah satu peserta Program Vokasi Disabilitas.
Persoalan ketenagakerjaan difabel memang tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu, tetapi juga kesiapan ekosistem yang mendukung. Mulai dari akses pendidikan, pelatihan kerja, layanan penempatan tenaga kerja, hingga keterbukaan dunia usaha menjadi faktor penting dalam menciptakan kesempatan yang setara.
Karena itu, berbagai pihak menilai perlu adanya kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial agar penyandang disabilitas tidak hanya memperoleh pelatihan, tetapi juga memiliki jalur yang jelas menuju pekerjaan dan kehidupan yang lebih mandiri.
Di tengah masih terbatasnya akses kerja bagi kelompok difabel, program vokasi semacam ini menjadi salah satu upaya konkret untuk memperkecil kesenjangan sekaligus membuka peluang agar lebih banyak penyandang disabilitas dapat berpartisipasi aktif dalam dunia kerja dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
Baca Juga: Investasi Bidang Pendidikan Investasi Jangka Panjang untuk Industri Indonesia