JawaPos.com – Ketua Senat Universitas Jayabaya, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., memimpin langsung Sidang Terbuka pengukuhan Prof. Dr. H. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn., sebagai Guru Besar di bidang Hukum Kepailitan. Prosesi pengukuhan tersebut digelar di Auditorium Prof. Dr. H. Moeslim Taher, Jakarta, pada Rabu (15/4/2026), dalam suasana khidmat dan penuh kebanggaan.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (PERADI PROFESIONAL) menyampaikan selamat sekaligus rasa bangga atas pencapaian Prof. Yuhelson, yang saat ini juga sebagai Sekretaris Jenderal PERADI PROFESIONAL. Menurutnya, Prof. Yuhelson merupakan sosok akademisi sekaligus praktisi hukum yang memiliki kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum kepailitan.
“Prof. Yuhelson adalah kebanggaan kita semua, kebanggaan juga untuk PERADI PROFESIONAL. Beliau merupakan satu-satunya Sekjen di organisasi advokat yang menyandang gelar profesor di bidang kepailitan,” ujar Prof. Harris lewat keterangannya, Rabu (15/4).
Baca Juga: 6 Shio dengan Energi Terkuat, Diprediksi Membawa Kesuksesan dan Kekayaan Mulai 16 April 2026
Prof. Harris menegaskan tidak banyak praktisi hukum yang secara konsisten juga aktif sebagai akademisi dalam menjalankan pendidikan, penelitian, serta publikasi ilmiah secara berkelanjutan. Perpaduan peran tersebut dinilai menjadi kekuatan tersendiri dalam menjembatani antara teori dan praktik hukum.
"Melalui berbagai kegiatan akademik yang dijalankan, Prof. Yuhelson turut mengembangkan kajian hukum ekonomi dengan fokus pada dinamika hubungan antara debitor dan kreditor dalam sistem hukum modern,” katanya
Dia berharap capaian Prof. Yuhelson menjadi inspirasi bagi para anggota PERADI PROFESIONAL dan insan hukum lainnya untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum di Indonesia.
Sementara itu Rektor Universitas Jayabaya, Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.Hum., merasa bangga karena proses dan perjuangan untuk mendapat pengakuan dan pengukuhan dari negara melalui seleksi alami yang ketat dan Prof. Yuhelson mampu meraihnya.
Baca Juga: Aquarius April 2026: Di Balik Masalah, Rezeki Mengalir Diam-Diam dan Hidup Mulai Stabil
"Mudah mudahan ilmu yang diperoleh mampu diterapkan kepada seluruh masyarakat, khususnya sebagai guru besar di Universitas Jayabaya memiliki kewajiban akademis yaitu bagaimana bisa membina strata di bawahnya untuk mengejar ketinggalan,” tutur Prof. Fauzie.
Prof. Yuhelson menyampaikan orasi ilmiah berjudul : "Summum Bonum dalam Hukum Kepailitan Kontemporer: Rekonstruksi Paradigma Perdamaian sebagai Via Pacis Keadilan Distributif.
Dia menganalisis pergeseran paradigma hukum kepailitan di Indonesia dari orientasi likuidasi menuju orientasi penyelamatan usaha (corporate rescue). Dalam pandangannya, konsep perdamaian menjadi penting dikembangkan dalam sistem hukum kepailitan.
"Tujuan tertinggi hukum kepailitan bukanlah likuidasi tetapi lebih mengutamakan perdamaian. Pemikiran ini sangat relevan dengan hukum modern yang tidak hanya menekankan kepastian hukum tetapi juga kemanfaatan ekonomi yang lebih luas, seperti keberlangsungan usaha, lapangan kerja dan stabilitas pasar. Rekonstruksi hukum kepailitan kontemporer menempatkan perdamaian sebagai Via Pacis (jalan damai) yang mengedepankan keadilan distributif bagi kreditor dan debitor," ungkap dia.