JawaPos.com - Pemerintah terus memantapkan langkah penerapan digitalisasi dalam proses pemilihan di berbagai tingkatan. Baik itu pemilihan umum (pemilu) di berbagai tingkatan hingga pemilihan eksekutif.
Menuju ke arah itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat terhadap penerapan teknologi yang transparan dan akuntabel dalam demokrasi.
Langkah itu dengan mengenalkan Digital Election Simulation Lab (DESLab) sebagai sarana edukasi dan literasi publik terkait digitalisasi dalam proses pemilihan. Kehadiran DESLab juga memperkuat pemahaman masyarakat terhadap penerapan teknologi yang transparan dan akuntabel dalam demokrasi.
Baca Juga: Kemendagri Minta 3 Bupati di Sulut dan Sulteng Duduk Bersama untuk Pecepatan Batas Desa
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengatakan, Kemendagri mengambil peran sebagai fasilitator dalam proses edukasi maupun literasi terkait digitalisasi, khususnya dalam pemanfaatan teknologi pada proses pemilihan.
Menurut dia, melalui DESLab masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana sistem digitalisasi pemilihan dioperasionalkan. “Kemendagri juga harus menjadi fasilitator terhadap pelaksanaan edukasi maupun proses literasi terkait dengan digitalisasi ini," ujar Akhmad Wiyagus di Command Center Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri pada Kamis (7/5).
Akhmad Wiyagus menekankan lagi, melalui DESLab masyarakat dapat memahami berbagai tahapan dalam sistem pemilihan digital, mulai dari proses verifikasi pemilih, penggunaan hak suara, hingga penerapan prinsip one man one vote dalam simulasi pemilihan.
Baca Juga: KPK Ungkap Peserta Pemilu Kerap Beri Suap ke KPU untuk Manipulasi Hasil Elektoral
“Melalui DESLab ini kita juga nanti akan melihat secara langsung sistem ini dioperasionalkan. Verifikasi pemilih harus dilakukan, kemudian juga bagaimana hak suara digunakan, bagaimana prinsip one man one vote juga dijaga, bagaimana prosesnya disimulasikan,” lanjutnya.
Wamendagri meminta agar pengelolaan DESLab dilakukan secara tertib dan transparan sehingga dapat menjadi ruang pembelajaran yang jelas bagi masyarakat. “Untuk itu saya meminta kepada BSKDN agar mengelola secara tertib kemudian transparan, sehingga kegiatan simulasi ini harus menjadi pembelajaran yang jelas,” tegasnya.
Dia juga berharap DESLab BSKDN dapat berkembang menjadi ruang pembelajaran kebijakan yang modern dan bertanggung jawab dalam mendukung masa depan demokrasi Indonesia.
Sementara itu, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan, pihaknya terus melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkenalkan pemanfaatan digitalisasi dalam proses pemilihan di berbagai tingkatan.
“Sehingga persepsi yang selama ini menyatakan bahwa digitalisasi sepenuhnya belum bisa dikontrol, sulit dipercaya dan berbagai persepsi miring tentang pemanfaatan digitalisasi ini bisa kita minimalisasi,” katanya.
Yusharto berharap masyarakat dapat memahami digitalisasi melalui DESLab dalam pemilihan bahwa tetap dapat mendukung prinsip demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. “Ini menjadi bagian dari upaya kita untuk bisa membuktikan bahwa digitalisasi dalam pemilihan itu tetap bisa mendukung prinsip Luber dan Jurdil," pungkasnya.