JawaPos.com - Keselamatan kendaraan niaga tidak hanya bergantung pada kualitas mesin atau sasis saja, tetapi juga ditentukan oleh proses pembangunan bodi kendaraan yang sesuai standar.
Pemasangan karoseri yang tidak mengikuti regulasi dapat memengaruhi distribusi beban, menurunkan daya tahan kendaraan, hingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan di jalan.
Karena itu, standarisasi karoseri menjadi salah satu faktor penting dalam industri kendaraan komersial. Selain memastikan kendaraan memenuhi ketentuan keselamatan, penerapan standar juga menjaga kualitas produk tetap konsisten dan memberikan kepastian bagi konsumen.
Menjawab isu tersebut, Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) mengklaim terus memperkuat program standarisasi karoseri melalui penerapan Body Mounting Manual (BMM) dan digitalisasi Pre Delivery Inspection (PDI).
Program ini bertujuan memastikan setiap bodi kendaraan yang dipasang pada chassis Hino memenuhi regulasi, memiliki kualitas yang seragam, serta mendukung aspek keamanan, kenyamanan, dan keandalan kendaraan selama digunakan.
Truck & Bus Bodymaker Hino Motors Sales Indonesia, Dody Pramono, mengatakan program standarisasi merupakan proses verifikasi sekaligus penyelarasan pengerjaan karoseri agar sepenuhnya sesuai dengan regulasi dan pedoman teknis yang berlaku.
Menurutnya, seluruh proses pembangunan bodi kendaraan harus mengacu pada Body Mounting Manual (BMM) Hino. Pedoman tersebut menjadi acuan utama agar bodi kendaraan terintegrasi dengan baik pada chassis, sekaligus menjaga kualitas Quality, Durability, dan Reliability (QDR) serta mencegah potensi masalah akibat pemasangan bodi yang tidak sesuai standar.
"Standarisasi adalah komitmen bersama. Dengan mengikuti pedoman BMM dan SOP yang terukur, kita memastikan setiap kendaraan Hino memberikan performa maksimal, keamanan tanpa kompromi, dan jaminan Uptime 100% bagi pelanggan," ujar Dody ditemui JawaPos.com di dalam diskusi otomotif di arena GIIAS 2026.
Dody menegaskan, standarisasi bukan sekadar proses audit teknis. Lebih dari itu, program tersebut menjadi investasi strategis untuk meningkatkan daya saing industri karoseri nasional.
Menurutnya, setiap kendaraan Hino yang keluar dari karoseri harus memiliki kualitas, tingkat keamanan, dan kenyamanan yang sama tanpa bergantung pada lokasi pembuatannya.
Ia juga memastikan seluruh pelaku usaha karoseri, termasuk yang belum bergabung dalam program standarisasi, berhak memperoleh pendampingan teknis dari Hino agar mampu memenuhi standar yang sama.
Kepatuhan Body Mounting Jadi Penilaian Terbesar
Dalam penerapan standarisasi, Hino menggunakan sistem evaluasi berbasis Key Performance Indicator (KPI) yang mencakup seluruh tahapan pembangunan bodi kendaraan.
Tahap awal dimulai dari pemenuhan persyaratan administrasi, seperti dokumen legal perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi, hingga dokumen Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB) sesuai tipe kendaraan.
Selanjutnya dilakukan evaluasi desain yang berfokus pada distribusi beban kendaraan dan integrasi bodi dengan sasis.
Tahapan paling krusial berada pada proses Body Mounting, yang menjadi komponen penilaian terbesar dengan bobot sekitar 75 persen. Pada tahap ini, kepatuhan terhadap seluruh prosedur pemasangan sesuai pedoman Hino menjadi faktor utama kelulusan.
Setelah itu, proses ditutup dengan Pre Delivery Inspection (PDI) dan evaluasi layanan purna jual sebelum sertifikat standarisasi diterbitkan.
Saat ini, dikatakan terdapat 80 karoseri yang telah masuk dalam cakupan program standarisasi Hino, mencakup segmen truk dan bus. Mayoritas berasal dari kategori dump truck sebanyak 35 karoseri dan cargo sebanyak 25 karoseri. Sisanya terdiri dari 10 karoseri bus serta karoseri tangki dan mixer.
Selain memperkuat standar pembangunan bodi kendaraan, Hino juga melakukan digitalisasi proses Pre Delivery Inspection (PDI).
Bodymaker Department Head Hino Motors Sales Indonesia, Heri Komala dala. Kesempatan yang sama mengatakan hingga saat ini terdapat 482 karoseri yang telah terdaftar dalam sistem PDI digital.
Dari jumlah tersebut, 80 karoseri telah tersertifikasi, sementara 50 karoseri sudah aktif menggunakan sistem tersebut.
Menurut Heri, digitalisasi tidak mengubah prinsip pemeriksaan kendaraan. Perubahan hanya dilakukan pada media pencatatan yang kini beralih dari formulir kertas menjadi perangkat digital seperti smartphone maupun tablet.
"Prinsip inspeksi tetap sama. Yang berubah adalah medianya. Dulu menggunakan formulir kertas, sekarang menggunakan smartphone atau tablet. Selain itu, checklist juga diperbarui agar mengikuti perkembangan teknologi kendaraan Hino," kata Heri.
Melalui sistem digital, proses inspeksi menjadi lebih praktis, akurat, dan seluruh data dapat ditelusuri kembali apabila dibutuhkan. Selain itu, laporan menjadi lebih rapi, komunikasi antara karoseri dengan Hino semakin efektif, sekaligus membantu meningkatkan kualitas pekerjaan dan efisiensi operasional.
Industri Karoseri Sambut Positif Standarisasi
Pelaku industri karoseri menilai penerapan standarisasi dan digitalisasi inspeksi memberikan dampak positif, baik bagi produsen bodi kendaraan maupun konsumen.
Perwakilan Karoseri Truk Mitratoyotaka Indonesia, Fathullah, mengatakan kepatuhan terhadap regulasi SKRB dan pedoman Body Mounting Manual menjadi fondasi utama dalam pembangunan bodi kendaraan.
"Menaati regulasi SKRB sangat penting. Sebab dari sisi karoseri, kita harus mengacu pada BMM. Proses PDI yang dipermudah dengan digital membuat kami dari sisi karoseri ataupun konsumen jadi lebih yakin baik dari sisi keamanan dan kualitas," ujarnya.
Senada, perwakilan Karoseri Bus Adiputro, Eko Widianto, mengatakan standar yang diterapkan Hino telah menjadi acuan sejak awal proses produksi.
"Kami sudah melakukan dari awal proses produksi sesuai dengan regulasi dan standarisasi yang ada. Karena standarisasi adalah pedoman untuk membuat bodi kendaraan yang harus diikuti. Digitalisasi membuat proses lebih cepat dan efektif. Untuk konsumen, menambah kepercayaan dari sisi produk," tutur Eko.