JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) membeberkan besarnya dukungan pemerintah terhadap industri otomotif nasional melalui fasilitas User Specific Duty-Free Scheme (USDFS).
Sepanjang Juli 2008 hingga Desember 2025, realisasi impor melalui skema pembebasan bea masuk tersebut mencapai sekitar 8,25 juta ton dengan nilai sekitar USD 800 miliar atau setara dengan Rp 14,3 kuadriliun.
Gaikindo mencatat, dari total 74 perusahaan yang memanfaatkan fasilitas USDFS, sebanyak 57 perusahaan merupakan perusahaan otomotif. Skema tersebut memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri sehingga mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi sekaligus memperkuat daya saing industri.
Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo Anton Kumonty, mengatakan pemerintah selama ini menunjukkan komitmen yang konsisten dalam mendukung perkembangan industri otomotif nasional melalui berbagai kebijakan dan insentif.
"Gaikindo melihat pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, telah menunjukkan komitmen yang konsisten dalam mendukung industri otomotif nasional. Berbagai kebijakan yang diterapkan, mulai dari pemberian fasilitas investasi, insentif fiskal, hingga forum dialog yang rutin dengan pelaku industri, merupakan bentuk nyata upaya pemerintah dalam menjaga daya saing industri otomotif Indonesia sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh investor," ungkap Anton, Senin (29/6).
Menurut Gaikindo, dukungan pemerintah tidak hanya diberikan melalui fasilitas pembebasan bea masuk. Salah satu kebijakan lain yang dinilai berperan besar adalah pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mendorong pemulihan industri otomotif nasional.
Kebijakan tersebut dimanfaatkan oleh hampir seluruh merek kendaraan yang diproduksi di Indonesia, seperti Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Nissan, dan Isuzu, sesuai ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Insentif tersebut dinilai berhasil menjaga permintaan domestik, mempertahankan utilisasi pabrik, serta mendukung keberlangsungan lapangan kerja di sektor otomotif.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan Program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021. Berbagai perusahaan otomotif nasional menjadi peserta aktif dalam program tersebut, baik pada kategori Low Cost Green Car (LCGC), Hybrid Electric Vehicle (HEV), maupun Battery Electric Vehicle (BEV).
Implementasi program LCEV disebut telah mendorong investasi baru, pengembangan kendaraan elektrifikasi, serta peningkatan penggunaan komponen dalam negeri.
Di sisi lain, pemerintah juga secara rutin memfasilitasi forum komunikasi strategis antara pemerintah, prinsipal otomotif, asosiasi industri, dan pelaku usaha. Salah satunya melalui Indonesia–Japan Automobile Dialogue dan Biofuel Co-Creation Task Force Meeting.
“Keberhasilan industri otomotif nasional sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah dan seluruh pelaku industri. Salah satu bentuk forum komunikasi yang secara rutin diselenggarakan adalah dialog bersama antara Indonesia dan Jepang yakni Indonesia–Japan Automobile Dialogue dan Biofuel Co-Creation Task Force Meeting,” ungkap Anton.
Menurutnya, forum yang terakhir kali berlangsung pada 2025 tersebut menghasilkan solusi positif dengan pembentukan Working Group on Biofuel Co-Creation Task Force sebagai langkah konkret mempercepat pengembangan dan implementasi biofuel di Indonesia.
Gaikindo menilai berbagai fasilitas, insentif, regulasi adaptif, dan forum dialog tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya saing industri otomotif nasional sekaligus memberikan kepastian bagi investor.
Baca Juga: Gaikindo: Investor Tiongkok Ingin Dukungan Setara Jepang untuk Bangun Industri Otomotif RI
"Sebagai asosiasi yang mewadahi industri kendaraan bermotor di Indonesia, Gaikindo akan terus mendukung terciptanya ekosistem industri otomotif yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku industri, serta seluruh pemangku kepentingan," tutur Anton Kumonty. (*)