JawaPos.com - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memicu lonjakan harga sekaligus gangguan pasokan minyak dunia. Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan lagi soal pentingnya percepatan adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) secara luas.

Ia menilai pelaku industri otomotif harus mengambil peran aktif agar target ini dapat tercapai. Gangguan di Selat Hormuz jadi pengingat betapa rentannya ketahanan energi Indonesia terhadap gejolak harga dan distribusi minyak global.

Peralihan ke kendaraan listrik jadi langkah strategis untuk menekan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM). "Ketergantungan pada BBM impor membuat Indonesia sangat rentan terhadap krisis global seperti saat ini.

Baca Juga: VinFast Tancap Gas! 3.520 EV Terjual Sehari di Vietnam, Bukti Peralihan ke Mobil Listrik

Ini harus menjadi momentum untuk percepatan transisi energi bersih dan elektrifikasi, khususnya di sektor transportasi," ujar Andi Muttaqien, Direktur Eksekutif Satya Bumi. Meski demikian, percepatan adopsi kendaraan listrik tidak akan optimal tanpa keterlibatan aktif industri otomotif yang lama beroperasi di Indonesia.

Selama ini, fokus pemerintah dan industri masih bertumpu pada sektor hulu, khususnya pengolahan nikel dan produksi baterai. Namun, percepatan di sisi hilir, adopsi kendaraan listrik oleh masyarakat, belum berjalan seimbang.

Ekspansi tambang nikel skala besar memunculkan persoalan lingkungan dan sosial, seperti deforestasi, pencemaran, hingga konflik di sejumlah wilayah termasuk Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara.

"Agresivitas di sektor hulu tanpa diiringi pemerataan di hilir hanya akan memperbesar dampak negatif bagi masyarakat terdampak transisi energi, tanpa benar-benar menghadirkan manfaatnya.

Baca Juga: 7 Komponen Mobil Hybrid dan Listrik yang Wajib Dicek usai Mudik Jarak Jauh

Hingga kini, mereka belum merasakan keuntungan dari kendaraan listrik, salah satunya karena perusahaan otomotif masih pasif mendistribusikan kendaraan listrik di Indonesia," timpal Andi. Elektrifikasi juga dinilai penting diterapkan pada transportasi publik, tidak hanya kendaraan pribadi.

Investasi besar di sektor ini diyakini dapat mencegah ketergantungan energi baru sekaligus menciptakan sistem transportasi lebih efisien dan inklusif. Pengembangan bus listrik, kereta, dan moda angkutan massal lain sangat diharapkan.

"Pemerintah seharusnya mengembangkan strategi ketahanan energi nasional yang tidak hanya fokus substitusi teknologi, tetapi juga pada pengurangan konsumsi energi dan perbaikan sistem transportasi publik," tambah Andi. Percepatan adopsi kendaraan listrik juga harus dibarengi pembenahan sektor hulu.

Baca Juga: Tips Mudik Pakai Mobil Listrik: Cara Jaga Baterai Tetap Efisien saat Perjalanan Jauh

Prinsip “fast but not reckless” penting agar pengembangan EV tetap memperhatikan tata kelola sumber daya alam berkelanjutan. Pemerintah didorong memperketat standar lingkungan dan sosial dalam rantai pasok mineral kritis seperti nikel.

Termasuk menjamin perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Transparansi serta akuntabilitas dalam proyek hilirisasi dan kawasan industri juga perlu diperkuat. "Selain itu, pemerintah perlu memastikan pendekatan transisi yang berkeadilan (just transition) dengan melibatkan masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan," ujar Andi.

Sementara itu, Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan Ramadani, menilai krisis energi saat ini peluang bagi produsen otomotif memperluas pasar EV. "Peran automaker sangat krusial dalam percepatan pengembangan pasar EV di Indonesia. Dukungan pemerintah dalam menciptakan permintaan EV juga diperlukan.

Dengan respon cepat peralihan ke EV, kita akan terus melepas ketergantungan energi dan membangun ketahanan energi lebih kuat," kata Dwi Wulan. Kendaraan listrik menawarkan efisiensi biaya operasional jauh lebih rendah, sekitar dua hingga tiga kali lebih hemat per kilometer dibanding kendaraan konvensional.

Baca Juga: Honda Alami Kerugian Besar di Proyek Mobil Listrik, Fokus Beralih ke Hybrid

Stabilitas harga listrik dibanding minyak global jadi faktor utama keuntungan. Pengurangan impor BBM juga potensi perbaiki neraca perdagangan dan tekan beban subsidi energi hingga 20 persen dari APBN.

Dwi Wulan menekankan pentingnya komitmen tata kelola dari industri otomotif. "Produsen dan investor wajib menerapkan praktik due diligence rantai pasok bahan baku kendaraan serta memastikan perlindungan hak masyarakat adat.

Selain itu, mereka harus melaporkan dampak lingkungan secara terbuka," tegas Dwi.