JawaPos.com-Industri otomotif Indonesia kembali diuji. Data terakhir Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) untuk semester 1 2025 menunjukkan bahwa penjualan mobil tidak secerah tahun lalu.
Dari sisi wholesales atau distribusi dari pabrik ke diler, sepanjang Januari- Agustus 2025, total penjualan mobil wholesales sebanyak 500.951 unit, atau turun 10,6 persen Year on Year (YoY) dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebanyak 560.552 unit.
Penjualan mobil secara ritel pun ikut menyusut 10,7 persen menjadi 522.162 unit, dibandingkan pada periode 8 bulan 2024 yang sebanyak 584.847 unit.
Fakta ini menegaskan bahwa perlambatan tidak hanya terjadi di tingkat distribusi, tetapi juga pada daya serap pasar.
Toyota Masih Perkasa, Persaingan Merek Ketat
Sementara jika melihat berdasarkan merek, penjualan mobil tertinggi pada Januari-Agustus 2025 masih dipegang oleh Toyota. Toyota mencatat sebanyak 161.079 unit, disusul Daihatsu yang juga dinaungi Grup Astra sebanyak 84.702 unit.
Berturut-turut, agen pemegang merek (APM) yang mencatatkan penjualan terlaris di Indonesia yakni Mitsubishi Motors sebanyak 42.873 unit, Honda 42.291 unit dan Suzuki 39.101 unit.
Komposisi ini memperlihatkan bahwa dominasi dua merek asal Jepang, Toyota dan Daihatsu, masih sulit digoyang, menguasai separuh lebih pasar otomotif nasional.
Dengan tren penurunan ini, Gaikindo mulai realistis menilai target penjualan mobil 2025 yang sebelumnya dipatok 900 ribu unit. Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto, menegaskan pihaknya kemungkinan besar akan melakukan revisi.
“Memang sulit untuk mencapai angka penjualan 900 ribu unit di tahun 2025 ini, mungkin kita harus merevisi angka tersebut,” ujar Jongkie dihubungi JawaPos.com.
Ia menambahkan, melemahnya daya beli masyarakat menjadi faktor utama yang menekan penjualan. Bahkan pameran otomotif besar seperti GIIAS, yang biasanya menjadi katalis peningkatan angka penjualan, dinilai tidak akan mampu mendongkrak pasar secara signifikan tahun ini.
Jongkie juga menyoroti aspek pembiayaan. Menurutnya, sekitar 60–70 persen pembelian mobil di Indonesia dilakukan melalui kredit atau leasing. Karena itu, turunnya volume penjualan otomatis membuat penyaluran kredit melambat.
“Kalau penjualan mobil turun, ya otomatis kreditnya tidak tersalurkan. Kan sekitar 60–70 persen dari penjualan mobil kita melalui leasing. Jadi kalau volume turun, kredit juga ikut menurun,” jelasnya.
Kondisi ini bisa berdampak domino, bukan hanya bagi industri otomotif, tetapi juga sektor keuangan yang menggantungkan pendapatan pada pembiayaan kendaraan bermotor.
Gaikindo berharap situasi bisa membaik pada semester II, terutama jika ada insentif fiskal atau kebijakan yang mendorong pembelian kendaraan baru. Namun, dengan tren penurunan hampir dua digit, proyeksi 900 ribu unit penjualan tahun ini kian sulit tercapai.
Jika revisi benar dilakukan, maka target industri otomotif nasional pada 2025 berpotensi turun mendekati 800 ribu unit—angka terendah dalam beberapa tahun terakhir.
Hal ini bisa menjadi alarm bagi pemerintah maupun pelaku usaha, mengingat industri otomotif merupakan salah satu kontributor besar bagi perekonomian dan penyerap tenaga kerja di Indonesia.
Isu PHK kemudian menguat, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mewanti-wanti kepada pelaku industri, khususnya komponen dan otomotif untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) meski terjadi penurunan penjualan mobil.
Hal ini disampaikan oleh Agus Gumiwang saat merespons gelombang PHK yang terjadi pada industri komponen kendaraan akibat penjualan mobil yang menurun.
"Saya selalu minta kepada prinsipal-prinsipal tersebut, yang selalu saya minta adalah tidak boleh ada PHK, walaupun sekarang kita mengalami atau menghadapi kondisi yang cukup challenging. Tapi saya minta tidak ada PHK," ujar Agus di Jakarta, Rabu.
Ia menyampaikan ekspor industri otomotif pada dasarnya mengalami peningkatan. Namun demikian, Agus tetap mendorong pelaku industri untuk melakukan perluasan pasar.
Tak hanya itu, Agus juga meminta industri otomotif untuk menambah investasi dan menggenjot produksi dalam negeri.
Namun demikian, Agus menyadari bahwa keputusan pengurangan pegawai hingga penambahan investasi tidak bisa diputuskan oleh perusahaan yang berada di Indonesia, melainkan oleh kantor pusat. (*)