Oleh Musa Maliki

Menjadi pendidik di Indonesia begitu sengsara. Begitulah narasi yang tersebar luas di jagat maya media sosial belakangan ini. Isu itu datang hampir setiap tahun, khususnya di hari pendidikan nasional. Isu dosen dan guru yang menyedihkan itu viral.
 
Kini suara dosen di Mahkamah Agung terus disuarakan demi dunia pendidikan lebih terhormat. Berharap para pendidik dapat hidup layak (sejahtera) dan menjalankan kemanusiaannya (hidupnya) dengan tidak overload atau burnout.

Menjadi pendidik adalah status idealistik. Citra idealistik tersebut terpatri dalam tradisi ketimuran sebagai seseorang yang adiluhung, berbudi pekerti tinggi, dan memperjuangkan moral. Menjadi pendidik singkatnya, dosen dan guru yang berurusan dengan dataran praksis baik dan buruk.

Namun, di era saintifik yang serbailmiah, semuanya harus objektif atau bebas nilai. Dunia kampus 'didoktrin' untuk serba sistemik tanpa campur tangan subjektivitas nilai atau norma manusia. 

Pendidik seperti dosen dan guru dibuat semacam ‘atom’ tanpa emosi, mentalitet, nilai, dan kejiwaan. Dosen dan guru "dirobotkan" atau di-AI-kan (artificial intelligence) dalam sistem negara modern Westphalia dan sistem ekonomi kapitalistik.

Baca Juga: Kampus Harus Mulai Buka Pendidikan Doktoral Mandiri untuk Percepat Dosen S-3

Falsafah Pendidik Keindonesiaan

Jika merujuk pada founding father kita, Ki Hajar Dewantara menjadi pendidik sangatlah berat sebab harus memberi contoh yang baik dalam hal akhlak dan budi pekerti. Hal ini berlaku dari keluarga sampai kelas pimpinan negara. Permasalahan dunia pendidikan kita yang karut marut tanpa ada konsistensi yang kuat. Landasan yang bisa jadi kuat hanya dalam ornamen, gincu, lipstik identitas saja. 

Substansi pendidikan kita tidak bersumber pada nilai kebaikan menurut Ki Hajar Dewantara yang adiluhung, berbudi pekerti luhur, membebaskan, dan beradab. Bergonta ganti rezim justru membuat pendidikan serampangan tanpa dasar riset yang mendalam, konsisten, dan bersumber dari konstruksi mendalam kebudayan kita (Indonesia). 

Pendidikan semakin teknikal, praktikal seperti proses mekanik. Misalnya taksonomi Bloom yang muncul 1956 oleh seorang Yahudi tulen, Benjamin S. Bloom. Memang orang Yahudi terkenal dengan kuasa uang, kuasa, dan pendidikan bersemi di Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Dengan kata lain, pendidikan (ilmu pengetahuan dunia) pasca Perang Dunia II memang sangat dipengaruhi Yahudi-Amerika Serikat (AS), khususnya dari Universitas Chicago.

Dengan salah satu bantuan elite global Amerika Serikat, John D Rockefeller (Rockefeller Foundation), pendidikan "Indonesia" dicetak dalam kerangka berpikir Amerika Serikat. Salah satunya proyeknya, banyak sarjana, intelektual, ilmuwan Indonesia diberi beasiswa sangat massif ke Amerika Serikat waktu itu (Phillpott, 2000). Sejak pasca Perang Dunia II, Indonesia masih saja di dalam jagat (realm) Amerika Serikat, termasuk ‘doktrin’ teknikal dan mekanikal taksonomi bloom yang sampai sekarang meninabobokan pendidikan Indonesia sebagai “siren song” dalam kisah Odyssey dalam puisi epic Homer.         

Taksonomi Bloom dan pendekatan saintifik sangat massif sedangkan 3 N dari pendidikan kebudayaan Ki Hajar Dewantara: Nonton (observasi), Niteni (memperhatikan polanya), Nirokna (menjalankan); 3 prinsip pendidikan yang memerdekakan: Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani, hanya menjadi pajangan narasi kecil nostalgia pendidikan Indonesia yang termuseumkan. 

Dengan kata lain, kita tidak memakai fondasi kebudayaan pendidikan kita sebagai pembentukan nilai, norma kebudayaan pendidikan kita, tapi mengambil mentah-mentah (tanpa path dependent) mazhab Pendidikan Amerika Serikat seperti taksonomi bloom untuk membentuk manusia Indonesia.

Mungkin manusia Indonesia tidak butuh kebudayaan nilai dan norma keindonesiaan sekarang ini. Apalagi Presiden saat ini adalah follower sejati Donald Trump. Indonesia kini mungkin membutuhkan taksonomi Bloom yang mekanik, teknikal, dan relevan dengan dunia industri kapitalistik dengan menjadikan kampus dan sekolahan adalah faktor produksi sarjana yang siap kerja mengisi pabrik, korporasi, dan Lembaga modern Westphalia. Mungkin bagi kita memaknai pendidikan yaitu bebas dengan kerja teknikal dan mekanikal mengejar lulusan untuk mengabdi ke lembaga negara Westphalia dan korporasi kapitalistik.

Problem ilmu pengetahuan di dalam kerangka, kontrol, kuasa, kompas mazhab Amerika Serikat diperumit dengan institusi pendidikan seperti kampus bercampur dengan kekuasaan feodalistik dan sistem kapitalisme. Keduanya menambah tatanan pendidikan, termasuk pendidik (dosen dan guru) yang ada di dalamnya terkorup (korosi), bahasa banyumasnya “tenyeng-an".
 
Di dalam sistem yang bernuasa sangat feodalistik-politis dan serba super materilistik, terdapat pendidik yang rusak secara nilai dan norma baik buruh. Mungkin karena tujuan pendidikan kita ke arah benar-salah secara saintifik. Melupakan tentang pendidikan nilai dan norma kebudayaan adiluhung, akal budi, dan beradab.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Pastikan Ikut Putusan MK yang Pisahkan Anggaran MBG dari Pendidikan

Kampus dan Kekuasaan

Kampus menjadi arena kekuasaan. Bagi Foucault, politik memang beredar di mana mana dalam artian negatif dan positif. Negatif dimaksudkan perebutan kekuasaan dengan cara apapun (intimidasi, ancaman, terror, menyebar ketakutan, transaksional, dukun, santet, atau supernatural). Dalam hal positif, kekuasaan diraih dengan proses meritokrasi dan perjuangan moral membela yang tertindas, teraniyaya, terpinggirkan, dan diperlakukan tidak adil. Selain itu, kampus adalah ruang merdeka yang memerdekaan dosen (pendidik) dan mahasiswa untuk menjadi manusia sejati.

Menjadi pendidik dalam kerangka keindonesiaan adalah advokasi atas perlakukan ketidakadilan di atas peraturan-peraturan yang menindas, meminggirkan, merugikan kemanusiaan, khusunya yang sedang viral adalah gaji dosen dan penghargaan dosen agar hidup layak bagi kemanusiaan.

Metode yang dimiliki adalah berpikir kritis, reflektif, dan analitis. Apakah harus bersumber dari data? Data bisa jadi wujud angka atau pengalaman realitas fenomenologis seseorang. Yang real adalah yang dialami bukan hanya tempel-tempel angka.

Data dalam bentuk ilmiah yang benar-salah dalam logika kekuasaan bisa dipakai untuk meminggirkan lawan politik, pembangkang, termasuk yang sedang viral sekelompok dosen yang dianggap noisy, rusuh, dan mengganggu stabilitas kekuasaan baik di kampus maupun di level negara. 

Dalam kerangka teoritis, data objektif dan sikap ilmiah (saintifik benar-salah) bagi Frankfurt School generasi I dan II, data bisa menjadi alat penguasa melalui rasio-strategis atau alat penaklukan dan justifikasi penguasa. Di sinilah peran berpikir kritis, mempertanyakan kebijakan penguasa. Apakah penguasa memihak yang tertindas, khususnya, para dosen yang rentan, lemah, tanpa status yang kuat diperlakukan semena-mena, tidak adil dengan dalih-dalih objektivisme dan dalil hukum yang mereka klaim benar dan mereka salah (bukan dalam kerangka baik)?

Menjadi pendidik dalam karakter keindonesiaan adalah seperti resi atau nabi yang mau berkorban bukan mengorbankan demi dirinya dan kelompoknya. Menjadi pendidik sejatinya dalam status (managerial dan sejenisnya) apa pun di lingkungan pendidikan dalam kerangka Ki Hajar Dewantara adalah pembebasan, yakni pembela yang tertindas, terpinggirkan, dan perjuangan atas keadilan untuk menjadi manusia sejati.

Baca Juga: Dorong Negara Tingkatkan Kesejahteraan Dosen Sebelum Wajibkan Gelar Doktor

Pendidik di Jagat Kapitalisme

Pendidik di jagat kapitalisme menempati status kaum proletar atau buruh. Sudah banyak tulisan tentang pendidik adalah buruh atau pekerja atau seringkali dibahasakan sebagai pekerja prekariat (Jahja, 2021; Wirman, 2021; An'ars, Fakhrurozi, Rahayu, Ruliyanti, 2026; Mason & Megoran, 2021; Kahn, Moreau & Gagnon, 2024). Pekerja yang rentan dengan kondisi kehidupan yang tak menentu karena tradisi keilmuan seringkali mengancam penguasa.

Konteks dosen yang viral dan gaji tidak layak sudah cukup luas membahana di media arus utama dan media sosial secara umum di Indonesia sampai membandingkan se-Asia Tenggara. Namun pemerintah justru tak bergeming malah manaikkan tunjangan kinerja (tukin) Kementerian Pertahanan dan TNI sampai di level perwira bintang 4 dengan menerima Rp 48,6 juta per bulan.

“Politik butuh rakyat bodoh, agama butuh jamaah patuh. Kebenaran tak dibutuhkan oleh keduanya, karena kebenaran suka memberontak."

Begitu kutipan dari bapak bangsa, Tan Malaka yang menandakan bahwa pemerintah tidak membutuhkan pendidikan dan sarjana yang membebaskan manusia yang justru membahayakan rezim.

Demi stabilitas ekonomi dan pemerintah, maka yang perlu ditekan adalah dunia pendidikan, khususnya dosen agar tidak kritis, agar nurut kepada pemerintah, dilemahkan ('diprekariatkan') agar mudah ditundukkan. Di sisi lain, TNI penting untuk mengawasi, menghadang dan mengamankan rezim berkuasa (pemerintah) dari para pengkritiknya.

Pendidik di jagat kapitalisme hanya berhenti dalam kerangka pembelajaran teknikal dan mekanik serta pengejaran Index Kinerja Universitas (IKU), ranking, dan capaian angka-angka lainnya agar memberi citra “wah kampusnya bagus”. 

Dengan demikian, kampus tersebut akan mendapatkan mahasiswa melimbah untuk melayani dunia industri kapitalisme dan ‘lembaga’ pelindung kapitalisme. Menjadi pendidik mempunyai karakter sama dengan buruh pabrik sepatu branding yang membuat sepatu dan dijual dengan harga yang lebih tinggi dengan nilai surplus yang menguntungkan sistem kapitalisme dan memberikan pajak kepada pemerintah.

Nilai surplus dalam sistem besar kapitalisme salah satunya diambil dari keringat dosen dengan kerjaan teknikal dan mekanik seperti mindahin data klak klik melalui ruang digital, memindahkan data dari kepalanya ke mahasiswa di ruang kelas (atau zoom) agar mahasiswa secara teknikal dan mekanikal langsung siap pakai di dunia industri kapitalisme dan lembaga pemerintahan pelindung dunia industri.

Dengan sistem perkampusan yang berdalih saintifik, maka nilai dan norma politis-feodalistik justru kuat sehingga sistem kapitalisme semakin disokong (sarjana pelayan untuk dunia industri). Pendukung sistem kapitalisme, pemerintah juga mempunyai kuasa menentukan arah Pendidikan Indonesia.

Di sinilah pendidikan membebaskan menuju manusia sejati ala Ki Hajar Dewantara secara substansi dipendam, dibungkam, dan dilupakan dan dimuseumkan untuk membungkam atau mendalilkan kebaikan pendidikan Indonesia jika ada yang mengkritiknya.

Baca Juga: PR Besar yang Harus Dilakukan Jika Pemerintah Ingin Wajibkan Dosen Minimal S-3

---

*) Musa Maliki, dosen FISIP UPN “Veteran” Jakarta