MUKTAMAR Nahdlatul Ulama (NU) 2026 akan menjadi salah satu momentum paling menentukan bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia. Di forum inilah warga Nahdliyin akan memilih kepemimpinan yang akan membawa NU menghadapi berbagai tantangan baru, mulai dari penguatan ekonomi umat, digitalisasi organisasi, kaderisasi ulama, hingga menjaga posisi NU sebagai perekat kebangsaan. 

Namun, di balik dinamika mulai menghangat, terdapat satu tantangan yang tidak kalah penting, yakni menjaga kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilihan. 

Setiap organisasi besar tidak pernah benar- benar steril dari berbagai persepsi publik. Ketika kontestasi kepemimpinan berlangsung, selalu muncul beragam penilaian mengenai motivasi para kandidat.

Ada yang dipandang maju karena ingin melanjutkan pengabdian, ada yang dianggap membawa gagasan pembaruan, dan tidak sedikit pula yang menjadi objek spekulasi bahwa jabatan dapat memperkuat posisi sosial, politik, maupun pengaruh seseorang. 

Persepsi seperti itu bukan hanya terjadi di NU. Hampir seluruh organisasi besar di dunia menghadapi tantangan yang sama. 

Karena itu, yang terpenting bukan memperdebatkan spekulasi tersebut, melainkan membangun mekanisme yang membuat publik yakin bahwa siapa pun yang terpilih memperoleh amanah melalui proses yang bersih, transparan, dan bermartabat. 

Lima Poros Kekuatan Mulai Mengerucut 

Menjelang Muktamar PBNU 2026, konfigurasi kepemimpinan mulai menunjukkan pola yang lebih jelas. Setidaknya terdapat lima poros utama yang menjadi perhatian warga Nahdliyin dan para pengamat organisasi. 

Kelima poros tersebut memiliki basis kekuatan, pendekatan, dan strategi berbeda dalam membangun dukungan. 

1. Poros Petahana: Menawarkan Keberlanjutan Program 

Poros pertama berada di bawah kepemimpinan KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Sebagai Ketua Umum PBNU periode berjalan, Gus Yahyamemiliki keuntungan berupa pengalaman memimpin organisasi nasional serta dukungan dari struktur yang telah bekerja selama lima tahun terakhir. 

Narasi utama yang ditawarkan poros ini adalah keberlanjutan. Program transformasi organisasi, digitalisasi administrasi, penguatan tata kelola, pemberdayaan ekonomi warga, hingga diplomasi internasional menjadi modal politik yang dapat ditunjukkan kepada para muktamirin. 

Keuntungan lain yang dimiliki petahana adalah hubungan kerja yang telah terbangun dengan berbagai PWNU maupun PCNU selama satu periode kepengurusan. 

Namun menjadi petahana juga berarti membawa konsekuensi evaluasi. Para muktamirin tidak hanya menilai visi ke depan, tetapi juga mengukur sejauh mana program yang telah dijalankan memberikan manfaat nyata bagi warga NU. 

2. Poros Birokrasi: Figur Moderat dan Pemersatu 

Nama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar menjadi salah satu figur yang banyak diperbincangkan. Sebagai ulama, akademisi, dan pejabat negara, ia memiliki pengalaman yang luas dalam membangun komunikasi lintas kelompok. 

Poros ini menawarkan model kepemimpinan yang menekankan harmoni, dialog, dan penguatan hubungan antara organisasi, pesantren, masyarakat, serta pemerintah. 

Bagi sebagian kalangan, pendekatan tersebut dipandang penting mengingat NU menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era globalisasi. 

Namun demikian, poros ini juga dihadapkan pada harapan agar independensi organisasi tetap terjaga sehingga NU terus dipandang sebagai organisasi masyarakat yang mengambil keputusan berdasarkan kemaslahatan umat. 

3. Poros Kultural: Menguatkan Hubungan dengan Basis Nahdliyin 

KH. Abdussalam Shohib atau Gus Salam menempuh jalur yang berbeda. Alih-alih mengandalkan kekuatan struktural, pendekatan yang dibangun lebih menitikberatkan pada komunikasi langsung dengan pesantren, ulama daerah, dan warga nahdliyin melalui berbagai kegiatan silaturahmi. 

Strategi tersebut memperkuat citra sebagai figur yang dekat dengan akar rumput. Narasi yang berkembang dari poros ini adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara modernisasi organisasi dan pelestarian tradisi pesantren sebagai fondasi NU. 

4. Poros Pesantren dan Konsolidasi Santri 

KH. Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf menjadi representasi kekuatan pesantren salaf.Jaringan alumni pesantren, hubungan antarkiai, serta basis warga Nahdliyin di Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi modal penting poros ini. 

Dalam sejarah NU, jaringan pesantren selalu memainkan peran strategis dalam menentukan arah organisasi. 

Karena itu, kemampuan membangun konsolidasi di tingkat bawah dapat menjadi kekuatan yang menentukan ketika dukungan di tingkat elite relatif berimbang. 

5. Poros Alternatif dan Jalan Tengah 

Selain empat poros besar, terdapat sejumlah tokoh alternatif yang dipandang memiliki peluang menjadi titik temu apabila terjadi kebuntuan dalam proses musyawarah. 

Dalam sejarah NU, figur kompromi bukan sesuatu yang baru. Ketika persaingan berlangsung ketat, ruang musyawarah sering melahirkan sosok yang mampu diterima berbagai pihak. 

Peran poros alternatif menjadi penting bukan semata karena peluang kemenangan, tetapi karena kemampuannya menjaga persatuan organisasi apabila konfigurasi dukungan tidak menghasilkan mayoritas yang kuat. 

Kepemimpinan Harus Bebas dari Konflik Kepentingan 

Dalam tata kelola organisasi modern, konflik kepentingan tidak selalu berarti adanya pelanggaran hukum. Konflik kepentingan juga dapat muncul ketika seorang pemimpin berada pada posisi yang berpotensi menimbulkan keraguan publik mengenai independensi keputusan yang diambil. 

Bagi organisasi keagamaan sebesar NU, persepsi publik memiliki arti yang sangat penting. Marwah organisasi tidak hanya dibangun oleh keputusan yang benar, tetapi juga oleh keyakinan masyarakat bahwa setiap keputusan diambil tanpa kepentingan pribadi. 

Muktamar PBNU 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat standar etika organisasi. Para kandidat perlu menunjukkan bahwa pencalonan mereka didasarkan pada visi membangun jam'iyah, bukan sekadar keinginan memperoleh posisi strategis. 

Dalam era digital, masyarakat semakin kritis terhadap figur publik. Rekam jejak, konsistensi pengabdian, keterbukaan, dan

kemampuan mempertanggungjawabkan kebijakan menjadi ukuran yang semakin diperhatikan. 

Bagi NU, integritas bahkan memiliki makna yang lebih luas. Organisasi ini lahir dari tradisi pesantren yang menjunjung tinggi amanah, kejujuran, dan keteladanan. Karena itu, kualitas moral seorang pemimpin menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kapasitas manajerialnya. 

Popularitas dapat menarik perhatian, tetapi integritaslah yang membangun kepercayaan jangka panjang. 

Persaingan dalam Muktamar merupakan hal yang wajar. Perbedaan pandangan adalah bagian dari dinamika organisasi yang sehat. Namun, persaingan tersebut seharusnya berpusat pada gagasan. 

Warga nahdliyin membutuhkan jawaban mengenai bagaimana PBNU akan memperkuat ekonomi umat, meningkatkan kualitas pendidikan pesantren, menyiapkan kader ulama muda, memanfaatkan teknologi digital, serta menjaga independensi organisasi di tengah perubahan politik nasional. 

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang semestinya menjadi bahan diskusi utama, bukan sekadar siapa yang paling kuat secara politik. 

Menjaga Marwah Nahdlatul Ulama 

Sebagai organisasi yang memasuki abad kedua, NU memikul tanggung jawab moral yang semakin besar. 

Kepercayaan masyarakat dibangun melalui keteladanan, bukan hanya melalui keputusan organisasi. 

Karena itu, siapa pun yang akan memimpin PBNU harus memahami bahwa jabatan bukanlah tujuan akhir. Jabatan adalah amanah untuk melayani warga, memperkuat persatuan, dan menjaga nilai-nilai yang diwariskan para muassis. Menjunjung tinggi adap kepada para Kyai sepuh menjadi hal paling utama.

Muktamar PBNU 2026 akan dikenang bukan karena kerasnya persaingan, tetapi karena kemampuannya melahirkan kepemimpinan yang dipercaya, diterima, dan mampu menjaga marwah organisasi. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Muktamar bukanlah siapa yang menang, melainkan apakah proses yang dijalankan mampu memperkuat kepercayaan warga nahdliyin bahwa NU tetap berdiri di atas nilai keikhlasan, musyawarah, dan kemaslahatan umat. Itulah modal utama agar Nahdlatul Ulama tetap menjadi rumah besar yang teduh bagi seluruh warganya di masa depan. 

*) Dony Lesmana Wartawan dan Sekretaris JATMAN - PCNU Kota Depok