JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim penerapan skema prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menekan sisa makanan tanpa menambah anggaran per siswa.
Melalui skema ini, siswa tetap mendapatkan makanan sesuai takaran gizi, tetapi bisa mengambil tambahan apabila masih merasa lapar dan makanan masih tersedia.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, anggaran MBG dengan skema prasmanan tetap sama, yakni Rp 15.000 per siswa. Menurut dia, perbedaan kebutuhan makan setiap siswa menjadi salah satu hal yang dapat diakomodasi melalui mekanisme tersebut.
Baca Juga: BMKG Deteksi Asap Karhutla Kalimantan Sudah sampai Jakarta, Banten dan Jabar
”Kalau anggarannya saya kira sama ya, karena kan kita ngelayaninya kan per Rp 15.000 dikali jumlah anak sekolah ya,” kata Sudaryono kepada wartawan, Jumat (16/10).
Dia mencontohkan, siswa dengan usia atau tingkat kelas yang sama belum tentu memiliki kebutuhan makan yang seragam. Ada siswa bertubuh kecil dan ada pula yang lebih besar, sehingga kebutuhan porsi makan mereka bisa berbeda.
”Nah, itu tadinya kecil besar kan porsinya sama. Nah, ini sekarang kan porsi besar eh kecil besar porsinya sama, tapi kalau yang besar dia mau nambah, ada sisa, dia boleh nambah,” ujarnya.
Sudaryono mengatakan, berdasarkan pengamatannya di sejumlah lokasi uji coba, tingkat makanan yang habis dan kebersihan pelaksanaan MBG prasmanan menunjukkan hasil yang baik. Meski demikian, dia tidak merinci angka pengurangan sisa makanan dari penerapan skema tersebut.
”Sehingga kulihat memang dari beberapa yang sekarang jalan ini, tingkat kehabisannya, tingkat kebersihannya tinggi, Jadi orang juga senang, ya,” tuturnya.
Lebih lanjut, saat ini BGN masih menguji penerapan skema prasmanan sebelum memperluasnya ke lebih banyak sekolah. Sudaryono mengatakan, uji coba dilakukan di sejumlah wilayah, baik di Jawa maupun luar Jawa, untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan.
Wilayah uji coba tersebut antara lain Merauke, Aceh, dan Palembang. Evaluasi mencakup persoalan jarak, kebutuhan tenaga kerja, edukasi, serta kesiapan dapur dan sekolah.
”katakanlah ini 66, mungkin di tahap berikutnya setelah dua minggu kita evaluasi, kita bereskan, misalnya di 500, habis itu 1.000, 1.500, terus gitu sampai dengan sampai dengan batas sampai dengan ee libur akhir tahun tuh berapa,” ungkapnya.
Menurut Sudaryono, penerapan prasmanan tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa persiapan. Sebab, skema tersebut membutuhkan pelatihan bagi pengelola dapur maupun pihak sekolah.
BGN juga akan memastikan sekolah yang ingin menerapkan sistem prasmanan mengikuti pendaftaran dan pelatihan terlebih dahulu. Langkah itu diperlukan agar pelaksanaan dan peralatan yang digunakan memenuhi standar yang sama.
”Jadi kami ini sekarang membuka prasmanannya bukan kok bebasin, tapi dia harus daftar ke kami, kami latih dulu, kami pastikan dia siap, baru dia boleh buka. Kalau enggak, akan ada pelaksanaan prasmanan yang berbeda-beda. Ini standarnya harus sama,” tegas Sudaryono.