JawaPos.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan angka sekitar 600 hektare lahan yang dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bukan total luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Hingga Rabu (14/10), pemerintah masih menghitung luas keseluruhan lahan yang terbakar, termasuk berapa luas yang masih terbakar saat ini.

Penjelasan itu disampaikan sehari setelah Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa 639,23 hektare lahan di enam provinsi prioritas masih harus dipadamkan. Dalam rapat terbatas pada Senin (12/10), Prabowo sempat mengonfirmasi ulang angka tersebut dan mengaku sebelumnya mengira luas kebakaran masih mencapai puluhan hingga ratusan ribu hektare.

Kepala Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi menjelaskan, angka sekitar 600 hektare yang bersumber dari sistem SiPongi dan laporan petugas merupakan luas lahan yang sedang dalam penanganan BNPB. Angka itu tidak menggambarkan total luas karhutla secara nasional.

“Kalau kami lihat berdasarkan data SiPongi, angka 600-an hektare itu adalah yang sedang ditangani oleh BNPB. Jadi, tolong kalau membaca, teman-teman media juga agak cermat, itu bukan luas area terbakar, itu yang sedang dalam penanganan,” kata Ristianto dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada Rabu (14/10).

Ristianto mengatakan penghitungan total luas lahan terbakar versi pemerintah masih berlangsung. Proses tersebut dinilai rumit karena membutuhkan data lintas kementerian dan lembaga, sementara fokus pemerintah saat ini masih pada upaya pengendalian karhutla di lapangan.

“Secara total luasan areal yang terbakar dari pemerintah, dalam hal ini Kemenhut, masih dalam proses penghitungan karena cukup rumit. Memang kami di Kemenhut masih fokus untuk upaya di lapangan,” ujarnya.

Dia memastikan hasil penghitungan resmi akan diumumkan setelah proses tersebut selesai. Data itu nantinya merupakan hasil pengumpulan dari berbagai kementerian dan lembaga, bukan hanya Kemenhut.

BNPB Sebut 663 Hektare Gambut

Dalam konferensi pers yang sama, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB Berton Pandjaitan menyebut 663 hektare lahan gambut masih terbakar di enam provinsi prioritas penanganan karhutla. Data tersebut berasal dari SiPongi yang dilengkapi hasil pengukuran petugas di lapangan.

“Jadi per hari kemarin, hari ini kami laporkan bahwa ada 663 hektare lahan gambut yang saat ini terbakar,” kata Berton.

Dia menjelaskan, angka tersebut masih bersifat perkiraan karena petugas tidak dapat mengukur secara langsung seluruh lahan ketika api masih membara. Prioritas petugas adalah memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas.

Berton juga mengingatkan bahwa kebakaran di lahan gambut memiliki karakteristik berbeda dengan lahan mineral. Api dapat membara di bawah permukaan tanah hingga kedalaman beberapa meter, sehingga proses pemadaman lebih sulit dan asap dapat terus dihasilkan dari bara yang tersisa.

“Selain luas, dalamnya juga perlu diperhatikan,” ujarnya.

Penyebutan 663 hektare lahan gambut tersebut belum menjawab berapa total luas karhutla nasional. Kebakaran juga dapat terjadi di lahan mineral, sementara Kemenhut menyatakan penghitungan keseluruhan luas lahan terbakar versi pemerintah masih berlangsung.

Prabowo Sempat Memastikan Angka

Dalam rapat terbatas pada Senin (12/10), Prabowo meminta Kepala BNPB mengonfirmasi angka 639,23 hektare lahan yang masih harus dipadamkan di enam provinsi prioritas. Presiden kemudian mengungkapkan bahwa dirinya sebelumnya memperkirakan luas kebakaran masih mencapai puluhan hingga ratusan ribu hektare.

“Saya mau rekonfirmasi ya. Jadi, kondisi sekarang total di enam provinsi yang masih harus dipadamkan, berarti yang masih terbakar adalah 639,23 hektare? Apa benar itu?” tanya Prabowo.

Setelah menerima konfirmasi, Prabowo mengatakan, “Tadinya saya mengira masih ratusan ribu, masih puluhan ribu, ternyata sudah jauh ya.”

Angka 639,23 hektare yang dibahas dalam rapat tersebut merujuk pada lahan yang masih harus dipadamkan di enam provinsi prioritas. Sementara itu, Kemenhut menegaskan bahwa total luas karhutla nasional versi pemerintah masih dalam proses penghitungan.