JawaPos.com - Wacana mengenai "Black September" belakangan ramai diperbincangkan di tengah masyarakat, termasuk melalui media sosial. Istilah tersebut dikaitkan dengan kekhawatiran munculnya aksi yang dinilai dapat mengganggu stabilitas politik pada September.

Analis politik dan isu intelijen, Boni Hargens, menilai kemunculan wacana tersebut tidak sepenuhnya mengejutkan. Menurut dia, September memiliki sejumlah catatan sejarah yang kuat dalam perjalanan bangsa Indonesia sehingga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membangun narasi politik.

“Bulan September memang sarat dengan momen-momen bersejarah penting di Indonesia, dan hal itulah yang menjadi daya tarik bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya," kata Boni kepada wartawan, Jumat (18/9).

Boni mengatakan, sejumlah peristiwa yang terjadi pada September membuat bulan tersebut memiliki resonansi emosional dan politik tersendiri. Salah satunya adalah Tragedi Semanggi II yang berlangsung pada 24 September 1999 ketika aksi demonstrasi mahasiswa menolak Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB) berujung bentrokan dan menewaskan sejumlah mahasiswa, termasuk Yap Yun Hap dari Universitas Indonesia.

“Salah satu contoh adalah Tragedi Semanggi II (24 September 1999) yang merupakan aksi demonstrasi mahasiswa berskala besar menolak Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB) yang direspons represif oleh aparat, menewaskan beberapa mahasiswa termasuk Yap Yun Hap dari Universitas Indonesia,” ujarnya.

Menurut Boni, latar belakang sejarah tersebut dapat digunakan oleh aktor tertentu untuk membangun persepsi seolah-olah terdapat ancaman besar yang akan terjadi. Ia menilai penggunaan istilah "Black September" juga berpotensi menciptakan tekanan psikologis di tengah masyarakat.

Meski demikian, Boni meminta publik tidak larut dalam kekhawatiran. Dia menyebut aparat keamanan, yakni Polri bersama BIN dan TNI, memiliki pengalaman dalam menghadapi berbagai situasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan stabilitas nasional.

Boni juga mengingatkan bahwa ketakutan publik yang berlebihan justru dapat memperbesar dampak dari narasi yang beredar. 

“Alasan kedua adalah rasa takut yang justru memperkuat gerakan itu sendiri. Ketakutan yang berlebihan terhadap wacana Black September justru memperkuat efek dari gerakan itu sendiri. Narasi ketakutan adalah bagian dari strategi destabilisasi yang ingin dicapai para pelakunya,” lanjut Boni.

Karena itu, dia menilai wacana Black September perlu disikapi secara proporsional. Masyarakat tidak perlu mengabaikannya, tetapi juga tidak seharusnya membesar-besarkan isu tersebut hingga memicu keresahan sosial.

Boni menambahkan, menjaga stabilitas nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Masyarakat juga memiliki peran penting dengan tetap menjaga ketenangan, kewaspadaan, serta persatuan di tengah beredarnya berbagai informasi mengenai Black September.

“Meski wacana ini memanfaatkan momen historis, bukan indikasi ancaman yang tak tertanggulangi. Percayalah, Polri, BIN, dan TNI memiliki kapabilitas dan pengalaman yang terbukti dalam menjaga keamanan nasional,” pungkasnya.