DPR Desak Roadmap Pemberantasan KKB Pasca Penembakan di Jayawijaya

JawaPos.com - Komisi I DPR mendesak pemerintah untuk menyusun roadmap pemberantasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Desakan itu disampaikan pasca penembakan 3 pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Rabu sore (9/9).

Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh menyampaikan keprihatinan atas penembakan terhadap 3 korban tersebut.

Apalagi penembakan terjadi di tengah pelaksanaan tugas meninjau lokasi program cetak sawah yang juga menjadi perhatian Pemerintah Pusat.

Menurut Oleh, tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh KKB dari wilayah Nduga itu merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan terus berulang.

Karena itu, dia juga meminta aparat keamanan agar bergerak cepat untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas.

“Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini, 3 pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” kata oleh pada Jumat (11/9).

Legislator dari Fraksi PKB itu menyatakan, negara tidak boleh memberikan ruang bagi kelompok bersenjata seperti KKB.

Mereka tak boleh dibiarkan terus melakukan kekerasan terhadap masyarakat maupun aparat dan pegawai pemerintah yang menjalankan tugas di lapangan.

Menurut Oleh, kejadian tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat langkah pemerintah dalam memberantas KKB di Papua.

Peristiwa yang terjadi di Jayawijaya harus menjadi momentum untuk memastikan tidak ada lagi korban akibat ulah KKB.

“Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa penanganan persoalan KKB tidak cukup dilakukan secara parsial atau kasus per kasus.

Pemerintah bersama TNI dan Polri dinilai perlu menyusun strategi komprehensif yang memiliki sasaran, tahapan, indikator, serta evaluasi yang jelas.

“Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,” ungkap dia..

Menurut Oleh, roadmap tersebut penting agar jaminan keamanan di Papua dapat diberikan dan dibuktikan.

Strategi keamanan juga harus berjalan beriringan dengan pendekatan pembangunan, pelayanan publik, serta perlindungan masyarakat sipil.

“Pemerintah harus lebih serius menyelesaikan masalah KKB di Papua. Kalau penanganannya hanya parsial, kasus serupa akan terus terulang. Negara harus hadir secara konsisten, bukan hanya ketika terjadi penembakan atau pembunuhan,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz Irjen Faizal Ramadhani menyampaikan, satgas yang dia pimpin bersama Polres Jayawijaya terus mendalami peristiwa penembakan tersebut.

Dia mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan olah TKP, mengambil keterangan saksi, dan mengumpulkan barang bukti.

”Penyelidikan dan penyidikan terus kami lakukan untuk mengungkap perkara ini secara terang, dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas jenderal bintang dua Polri tersebut.

Polisi juga telah mengantongi ciri-ciri dan identitas pelaku. Berdasar keterangan awal saksi, kelompok yang diduga melakukan penembakan tersebut berjumlah 8 orang.

Mereka disebut membawa 2 pucuk senjata api laras panjang. Terkait dengan senjata api laras pendek, saksi belum bisa memastikan keberadaannya.

Artikel Terkait