JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap hasil penyisiran terhadap 27.022 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari jumlah tersebut, baru 13.761 SPPG atau sekitar separuh yang mendapatkan Surat Penetapan Sementara (SPS) kedua, sementara sisanya masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, penerbitan SPS kedua dilakukan setelah pihaknya melakukan validasi ulang terhadap seluruh SPPG yang sebelumnya telah mendapatkan SPS pertama.
"Bulan lalu kami telah mengeluarkan surat penetapan penerimaan manfaat sementara yang pertama atau kami sebut SPS 1 kepada 27.022 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Sudaryono melalui pernyataannya di akun instagram resminya, @sudaru_sudaryono, Jumat (11/9).
Menurut dia, evaluasi ulang mencakup sejumlah aspek penting dalam penyelenggaraan dapur MBG. Di antaranya ketepatan sasaran penyaluran, kepatuhan terhadap tata kelola, akuntabilitas laporan keuangan, hingga keamanan dan kualitas gizi makanan yang diproduksi.
Hasil evaluasi tersebut membuat jumlah penerima SPS kedua turun menjadi sekitar separuh dari penerima SPS pertama. BGN mencatat 13.761 SPPG atau sekitar 50 persen dari 27.022 SPPG yang sebelumnya menerima SPS pertama telah dinyatakan memenuhi hasil validasi awal.
"Yang kemudian ini adalah hasil dari validasi-validasi ulang yang telah kami lakukan," katanya.
Sudaryono menegaskan, SPPG yang telah menerima SPS kedua tetap diminta meningkatkan kinerja. Status tersebut bukan berarti proses evaluasi berhenti, melainkan menjadi dasar agar pelaksanaan MBG di masing-masing dapur terus diperbaiki.
Sementara itu, sekitar 50 persen SPPG yang belum mendapatkan SPS kedua, BGN akan melakukan pemeriksaan lebih rinci untuk menentukan apakah dapur-dapur tersebut masih dapat memenuhi persyaratan atau justru harus dihentikan operasionalnya.
Dapur yang nantinya terbukti memenuhi persyaratan masih berpeluang mendapatkan SPS kedua. Namun, BGN menyiapkan tindakan tegas bagi SPPG yang ditemukan memiliki persoalan mendasar seperti Sertifikat Sertifikat Laik Higine Sanitasi (SLHS), laporan keuangan yang tidak akuntabel, hingga tata kelola lainnya.
"Maka dengan sangat terpaksa, tindakan tegas kami harus lakukan bahwa dapur SPPG tersebut harus kami tutup," tegasnya.
BGN juga meminta para mitra dan yayasan yang terlibat dalam program MBG segera mengecek status SPPG masing-masing. Bagi dapur yang belum mendapatkan SPS kedua, evaluasi dan perbaikan diminta segera dilakukan sebelum keputusan akhir diambil.
Sudaryono mengatakan evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya BGN memastikan makanan yang diterima peserta didik maupun penerima manfaat nonpeserta didik diproduksi melalui dapur yang memenuhi standar keamanan, gizi, dan prosedur operasional.
BGN juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, teguran, maupun keluhan terkait pelaksanaan program MBG. Masukan tersebut, kata Sudaryono, akan menjadi bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Baca Juga: BGN Evaluasi Total 172 SPPG di Pati Buntut Kasus Keracunan MBG
"Jika manakala ada masukan kritikan teguran keluhan dan lain sebagainya, maka bisa menghubungi kami melalui saluran-saluran email, bisa juga melalui surat ke kami apapun caranya," papar dia. (*)