JawaPos.com - Temuan kendaraan bawah laut nirawak atau Unmanned Underwater Vehicle (UUV) berlabel asing di Selat Lombok pada April 2026 menjadi perhatian serius terhadap kemampuan pertahanan maritim Indonesia.
Fakta bahwa objek tersebut ditemukan oleh nelayan, bukan aparat atau otoritas maritim, dinilai menunjukkan masih perlunya penguatan sistem deteksi bawah laut di wilayah strategis Indonesia.
Sebagai negara maritim dengan wilayah perairan sangat luas, Pemerintah Indonesia harus memastikan seluruh Choke Points terjaga dengan baik. Demikian pula Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate menyinggung temuan UUV berlabel asing di Selat Lombok pada 6 April 2026 lalu. Apalagi, temuan itu diperoleh nelayan, bukan Angkatan Laut atau otoritas negara di bidang maritim.
Menurut dia, temuan tersebut menegaskan satu hal. "Penemuan UUV di Selat Lombok itu adalah penegasan bahwa kapabilitas untuk deteksi bawah air (bawah laut) kita itu sangat minim," kata dia dikutip dari siniar Ngobrol Pertahanan Indonesia pada Selasa (8/9).
Purnawirawan TNI yang pernah bertugas sebagai Direktur Kerja Sama Internasional pada Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (Strahan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) itu menyatakan bahwa temuan UUV di Selat Lombok harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah.
"Itu harus jadi lesson learned yang sangat mendesak untuk pihak Kemhan dan TNI. Segera membuat program untuk melaksanakan capability gap yang harus diisi agar setahap demi setahap kemampuan kita itu mulai nampak," tegasnya.
Indonesia sebagai negara maritim, kata Jan, mestinya berorientasi pada peningkatan kemampuan dan kapabilitas pertahanan maritim. Sebaliknya, meningkatkan kemampuan darat perlu di-review.
Selain temuan UUV di Selat Lombok, perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel juga perlu jadi contoh dalam penguatan pertahanan.
Dalam siniar yang sama, Co-Founder Jakarta Defense Society (JDS) Novan Iman Santosa menyampaikan pembangunan kekuatan Maritim Indonesia harus pula melihat dinamika dan perkembangan di kawasan.
Bahwa kekuatan maritim Indonesia harus ditambah, itu sudah mutlak karena semua negara di kawasan melakukan hal tersebut.
Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah choke points dan ALKI. Menurut Novan, harus ada sistem deteksi kuat pada titik-titik tersebut. Dengan begitu, apa pun yang melintas akan terdeteksi, baik di atas permukaan laut maupun di bawahnya.
Sederhananya, dia menyampaikan sistem tersebut sebagai gerbang atau portal di perairan Indonesia.
"Saya cuma bisa menyarankan kepada pemerintah untuk segera membuat itu tadi, gerbang atau portal laut itu tadi, pakai teknologi apa pun (yang bisa mendeteksi segala objek)," ujarnya.
Sementara itu, analis pertahanan sekaligus konsultan dari Marapi Consulting & Advisory Alman Helvas Ali menyebut Indonesia memang perlu membangun kapasitas industri pertahanan (inhan) dalam negeri.
Termasuk dalam ikhtiar untuk memperkuat sistem UUV. Namun, saat ini masih dibutuhkan asistensi dari luar.
"Saat ini yang saya ketahui ada tawaran dari Fincantieri untuk sistem deteksi bawah air yang komplet. Dari mulai UUV, hydrophone, kemudian sonar pasif, dan command center," imbuhnya.
Dengan modal pengalaman yang baik melalui pengadaan kapal perang Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA) Kelas Brawijaya, KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321, tawaran dari perusahaan asal Italia itu dinilai sebagai peluang yang baik.
Apalagi perusahaan itu juga yang membangun Giuseppe Garibaldi, kapal induk pertama Indonesia.
Namun demikian, Alman menekankan bahwa tawaran itu juga harus dilihat dari offset yang masuk dalam paket kerja sama.
Jika sangat baik dan bisa menjadi jalan bagi inhan dalam negeri untuk mengembangkan kemampuan dalam pembangunan sistem UUV, dia menilai tawaran itu patut diterima.
Salah satu poin yang menjadi penekanan adalah 2 hal penting dalam sistem UUV. Pertama, teknologi sonar pasif dan hydrophone. Kedua, command center.
Sebab, bicara sistem tentu harus disertai command center. Idealnya command center untuk sistem UUV terhubung dengan kapal-kapal permukaan laut.
"Di sini lah ada tawaran dari pihak luar yang perlu kita seriusi, dengan catatan offset-nya harus jelas juga. Kita harus minta apa dari offset itu, kemampuan apa yang mau kita bangun. Jangan sampai orang mau kasih penawaran ke kita, kita nggak tahu nih offset-nya apa," ujarnya.