JawaPos.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi perhatian pemerintah. Data SiPongi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat 818 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) terdeteksi secara nasional hingga Jumat (4/9) malam, dengan konsentrasi titik terbanyak berada di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat.
Adapun sebaran enam provinsi hotspot high confidence tercatat di Kalimantan Tengah: 252 titik; Sumatera Selatan: 165 titik; Kalimantan Barat: 124 titik; Jambi: 14 titik; Riau: 13 titik; dan Kalimantan Selatan: 4 titik.
Data tersebut menunjukkan perhatian operasi saat ini terutama diarahkan pada Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat yang mencatat hotspot high confidence tertinggi di antara enam provinsi prioritas.
"Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit dan tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran. Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot. Karena itu, setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui groundcheck dan pemantauan kondisi aktual di lapangan," tulis Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Ristianto Pribadi melalui siaran pers, Sabtu (5/9).
Kementerian Kehutanan bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan para pihak terus melakukan patroli, groundcheck, pemadaman darat, penyekatan penjalaran api, mopping up, pendinginan, serta pemantauan untuk mencegah penyalaan kembali.
Selain operasi darat, pemerintah mengerahkan 53 unit armada udara untuk mendukung pengendalian karhutla di enam provinsi prioritas. Dari jumlah tersebut, 19 armada digunakan untuk patroli udara dan mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sementara 34 armada lainnya dikerahkan untuk operasi water bombing.
Pengerahan armada udara dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan untuk mempercepat pengendalian api, terutama pada wilayah yang sulit dijangkau melalui operasi darat. OMC juga terus diupayakan pada wilayah dan waktu yang memenuhi kondisi meteorologis.
Perkembangan positif terpantau di Kalimantan Barat, di mana pada Kamis, 4 September 2026, hujan turun di sebagian wilayah dengan intensitas sedang hingga lebat. Turunnya hujan membantu pembasahan lahan dan mendukung upaya pengendalian karhutla, meskipun kondisi tersebut belum berarti seluruh wilayah telah terbebas dari risiko kebakaran.
Karena itu, kewaspadaan tetap dipertahankan terutama pada lokasi yang masih kering maupun menyimpan bara di bawah permukaan. Pada lahan gambut, pemadaman dan pendinginan tetap dilakukan secara berulang untuk memastikan api bawah tidak kembali menyala.
Pemantauan kualitas udara berbasis PM2,5 menunjukkan mayoritas wilayah Indonesia berada pada kategori baik hingga sedang. Namun, sejumlah wilayah di Kalimantan masih menunjukkan kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat, bahkan terdapat area yang memerlukan perhatian lebih karena kualitas udara yang lebih buruk.
Kondisi jarak pandang juga terus dipantau bersama BMKG. Berdasarkan informasi BMKG untuk 5 September 2026, jarak pandang di wilayah Pontianak diprakirakan sekitar 10 kilometer pada dini hingga pagi hari. Kondisi serupa diprakirakan di Banjarmasin dengan jarak pandang sekitar 10 kilometer pada pagi hari.
Di Pekanbaru, kondisi berbeda masih perlu diperhatikan. BMKG memprakirakan udara kabur pada pagi hari, dengan jarak pandang kurang dari 5 kilometer sekitar pukul 05.00 WIB dan kurang dari 6 kilometer sekitar pukul 08.00 WIB. Kondisi diprakirakan membaik pada siang hingga sore hari.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kondisi asap dan jarak pandang dapat berubah dalam waktu relatif cepat mengikuti aktivitas kebakaran, curah hujan, arah dan kecepatan angin, kelembapan, serta dinamika atmosfer. Karena itu, hotspot, kondisi api di lapangan, kualitas udara, cuaca, sebaran asap, dan jarak pandang terus dipantau secara terpadu sebagai dasar penentuan prioritas operasi.
"Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat di wilayah terdampak asap juga diminta terus mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara dan kondisi cuaca serta menyesuaikan aktivitas apabila kondisi lingkungan memburuk," pungkasnya.