JawaPos.com - Masyarakat yang merasa kategori data desil bantuan sosial (bansos) miliknya tidak sesuai kini bisa mengajukan perbaikan secara langsung.

Pemerintah resmi membuka akses pemutakhiran data untuk mengoreksi masalah salah sasaran, baik bagi warga yang seharusnya menerima bansos namun terlewat (exclusion error), maupun warga mampu yang justru terdaftar (inclusion error).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, langkah ini diambil agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan objektif di lapangan.

"Jadi kami mohon masyarakat ya, kalau misalnya menemukan penerima manfaat atau masyarakat yang tidak layak menerima atau masyarakat yang memang sesungguhnya layak menerima tapi malah dia exclude, itu bisa kita perbaiki segera," ujar Gus Ipul, dikutip Selasa (1/9).

Baca Juga: Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Kemendagri Mutakhirkan Data IKD

Dua Jalur Pemutakhiran Data Bansos

Untuk memudahkan proses perbaikan, Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan jalur formal dan jalur partisipatif yang bisa diakses langsung oleh publik.

Melalui jalur formal, warga dapat memulai usulan dari musyawarah tingkat RT/RW, diteruskan ke pihak kelurahan atau desa, lalu diproses oleh Dinas Sosial menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) melalui operator desa.

Sementara itu, bagi masyarakat yang ingin melapor secara mandiri, pemerintah menyediakan saluran digital dan layanan aduan langsung.

"Salurannya kita buka lewat WA, kita buka lewat command center, kita buka lewat aplikasi Cek Bansos, kita buka lewat desa-desa dengan aplikasi SIKS-NG," ujar Gus Ipul.

Data Dinamis dan Integrasi Data Tunggal BPS

Gus Ipul menambahkan, pemutakhiran data secara berkala sangat krusial karena kondisi sosial masyarakat bersifat dinamis.

Baca Juga: Menko Airlangga Buka Suara Soal Potensi Perubahan Desil Kesejahteraan Penerima Bansos

Perubahan status ekonomi, perpindahan penduduk, kelahiran, kematian, hingga pernikahan terjadi setiap hari.

Apresiasi tinggi juga disampaikan kepada warga yang aktif memberikan masukan dan keluhan terkait ketidaksesuaian bantuan di wilayahnya.

"Ini penting, karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak," tegasnya.

Saat ini, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dikelola langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kemensos bersama pemerintah daerah berperan aktif mendukung proses koreksi dan pembaruan data di lapangan demi mewujudkan satu data yang presisi di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Merasa Desil Tidak Sesuai? Ini Cara Ajukan Perbaikan Data Bansos dan DTSEN