JawaPos.com - TNI AD tidak pernah melarang anak-anak dari Suku Dayak bertato bergabung menjadi prajurit. Sejak lama, ketentuan itu sudah berlaku. Namun, sejauh ini belum pernah ada yang mendaftarkan diri.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan bahwa tidak pernah ada masalah terkait tato yang memang sudah menjadi tradisi atau adat.

”Memang dari dulu juga sudah boleh, memang nggak ada masalah (tato) itu. Dulu dibuatnya kalau punya tato karena tradisi, ya diizinkan (mendaftar). Tapi, sejauh ini memang belum ada yang mendaftar,” terang Maruli pada Senin (31/8).

Baca Juga: Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

Angkatan Darat memahami, banyak keturunan Suku Dayak bertato. Meski ada juga yang tidak bertato. Dia memastikan, TNI AD membuka pintu untuk semua pihak untuk bergabung menjadi bagian dari matra darat.

”Kami juga senang kalau ada semua perwakilan daerah seluruh Indonesia, apalagi kita sekarang menambah personel, kalau bisa lebih banyak, lebih bagus,” imbuhnya.

Dalam Rapat Terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar) pada Sabtu (29/8), isu tersebut dibahas bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan pimpinan TNI.

Mengutip unggahan akun media sosial resmi Sekretariat Kabinet (Setkab), dalam rapat itu dibahas mengenai penyesuaian aturan mendaftar dan masuk TNI untuk keturunan Suku Dayak yang bertato.

Baca Juga: Cegah Stunting Sejak Dini, PT Pegadaian dan POGI Gelar Program Merdeka Stunting 2026 di 36 Kota 

”Penyesuaian syarat terkait perekrutan Suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Terpisah, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa pihaknya memang mendapat arahan terkait dengan penerimaan prajurit TNI dari keturunan Suku Dayak.

”Suku dayak pedalaman dimintakan peluang untuk bisa masuk TNI, yang pendek-pendek kasih sedikit privilege,” ujarnya.

Keputusan itu diambil setelah Panglima Jilah menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat pekan lalu (28/8). Banyak hal dibahas, termasuk terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).