JawaPos.com - Alissa Wahid menegaskan bahwa para kandidat Ketua Umum PBNU tidak memiliki kewenangan untuk menentukan mekanisme pemilihan, apakah menggunakan sistem Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) atau pemungutan suara (voting).
Pernyataan tersebut disampaikan Alissa menyusul adanya lima kandidat yang disebut telah menyepakati penggunaan sistem Ahwa dan meminta kandidat lainnya mengikuti mekanisme serupa dalam pembahasan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).
Alissa menilai, mekanisme pemilihan merupakan bagian dari keputusan yang harus ditentukan oleh muktamirin, bukan oleh kandidat yang berkontestasi.
“Bila lima kandidat telah bersepakat menerima sistem Ahwa dan meminta kandidat lain menerima sistem Ahwa, ya enggak bisa,” ujar Alissa saat ditemui wartawan di Sidang Pleno Aula Gedung Serba Guna Pesantren Tambakberas, Jombang, Sabtu (29/8).
Alissa menambahkan, persoalan yang sedang dibahas dalam forum Muktamar bukan semata-mata mengenai pemilihan Ketua Umum PBNU periode mendatang.
Forum tersebut juga membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU yang berlaku untuk perjalanan organisasi dalam jangka panjang.
“Karena kita sedang tidak bicara tertib, tapi sedang bicara Anggaran Dasar. Kalau kita bicara Anggaran Dasar, panjang tentang NU, bukan pemilihan kali ini,” katanya.
Mekanisme Pemilihan Ketum PBNU Harus Diputuskan Muktamirin
Alissa menekankan, kandidat yang maju dalam pemilihan Ketua Umum PBNU seharusnya tidak mengarahkan forum untuk memilih mekanisme tertentu demi kepentingan kontestasi.
Ia menyebut keputusan mengenai Ahwa atau voting berada di tangan peserta Muktamar, khususnya Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) yang memiliki hak dalam forum tersebut.
Ia tidak mempermasalahkan apabila akhirnya muktamirin memilih Ahwa. Begitu pula jika peserta Muktamar menghendaki pemilihan dilakukan melalui voting.
Menurut Alissa, yang jauh lebih penting adalah bagaimana keputusan tersebut diambil, bukan sekadar mekanisme yang digunakan.
“Bila nantinya menggunakan sistem Ahwa atas permintaan muktamirin, ya bagus. Tapi kalau muktamirin menghendaki voting, yang penting bukan hasilnya, tapi proses pengambilan keputusannya yang jauh lebih penting,” ujarnya.
Alissa Ingatkan Kandidat Jangan Hanya Pikirkan Perebutan Kursi
Alissa juga mengingatkan seluruh kandidat agar tidak terjebak pada kepentingan pemilihan Ketua Umum PBNU semata.
Ia meminta seluruh kontestan melihat Muktamar ke-35 NU sebagai forum untuk menentukan arah organisasi secara lebih luas, bukan sekadar arena menentukan siapa yang akan menduduki posisi tertinggi di PBNU.
“Saya ingin mengingatkan kepada semua kontestan bahwa yang sedang kita bicarakan adalah NU, bukan pemilihan kali ini,” ungkapnya.
Karena itu, kepentingan jangka panjang NU, menurut Alissa, tidak boleh dikorbankan hanya untuk mendapatkan mekanisme pemilihan yang dianggap paling menguntungkan dalam kontestasi saat ini.
“Kita tidak boleh menggadaikan kepentingan NU, mencari cara yang lebih tepat untuk kepentingan kita saat ini yang cocok, itu tidak boleh,” tegasnya.
Alissa juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hak suara dalam pemilihan tersebut. Karena itu, ia memilih mengingatkan pentingnya menjaga proses Muktamar agar tetap berada dalam koridor kepentingan organisasi.
“Saya ingin meluruskan, mengingatkan karena saya sendiri kan tidak punya suara,” tandasnya.
Ahwa atau Voting Bukan Persoalan Utama
Lebih jauh, Alissa berpandangan bahwa baik Ahwa maupun voting memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena itu, perdebatan mengenai sistem tidak seharusnya menggeser perhatian dari substansi utama Muktamar.
Baginya, transparansi, integritas, dan proses pengambilan keputusan yang amanah menjadi hal yang jauh lebih penting.
“Yang penting sekali untuk kita jaga adalah transparansi dan integritas. Seperti tema Muktamar, menjaga marwah,” tuturnya.
Alissa berharap seluruh tahapan pemilihan Ketua Umum PBNU berlangsung secara terbuka, amanah, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.