JawaPos.com - Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Mas Botok, mengaku terkejut dengan dinamika unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8). Ia menyatakan suasana demo di ibu kota sangat berbeda dengan di daerah asal mereka.

Ia merasakan perbedaan mencolok antara iklim demonstrasi di daerah dengan di ibu kota, karena massanya justru dihadapkan dengan kelompok preman dan provokasi tandingan. Perbedaan ini membuat suasana aksi menjadi tidak kondusif dan penuh ketegangan.

Kedatangan rombongan AMPB ke Jakarta sejak 21 Agustus 2026 untuk mengawal pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset justru disambut suasana yang tidak kondusif. Mereka menghadapi berbagai hambatan yang tidak mereka duga sebelumnya di ibu kota.

Botok menceritakan kejanggalan sudah terasa sejak awal ketibaan mereka di Jakarta. Kendaraan rombongan sempat dikelilingi oleh sekelompok orang yang diduga sebagai preman yang mengintimidasi mereka.

"Berangkat tanggal 20 dan sampai di Jakarta tanggal 21 jam 10 siang. Jam 3 sore ada empat kelompok pendemo. Saya lihat ada yang aneh, mobil saya dikelilingi. Banyak preman dan gerombolan. Di situ saya merasa enggak enak," ujar Botok di Jakarta, Kamis (27/8). Situasi ini sangat berbeda dari kondisi unjuk rasa di daerah asal mereka.

Situasi tersebut dinilainya berbeda jauh dari pengalaman menyuarakan pendapat di Pati. Ia menduga ada intrik politik yang sengaja dimainkan untuk mengintimidasi pergerakan warga. Hal ini membuat perjuangan mereka semakin berat di ibu kota.

"Bedanya kalau kita demo di daerah itu berhadapannya dengan aparat, tapi kalau di Jakarta kita dibenturkan dengan rakyat, preman-preman itu," tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah yang dihadapi AMPB saat ini.

Tekanan tidak berhenti di situ. Selama bertahan di Jakarta, aksi provokasi terus membayangi massa AMPB hingga puncaknya saat unjuk rasa berlangsung. Mereka terus mendapatkan berbagai bentuk gangguan yang menghambat aksi mereka.

"Di hari kedua juga sama, kita diprovokasi oleh oknum-oknum massa tandingan. Saat kita berkerumun, ada sekitar 10 orang yang memprovokasi," ungkap Botok. Ia menilai kondisi ini sengaja dirancang sebagai bentuk pembungkaman terhadap aspirasi rakyat.

Tercapai Kesepakatan Tertulis dengan Pimpinan DPR

Diketahui, massa AMPB diterima beraudiensi di ruang sidang paripurna bersama pimpinan DPR, termasuk Dasco. Pimpinan DPR memberikan kepastian bahwa RUU Perampasan Aset ditargetkan selesai paling lambat 15 Desember 2026.

Tidak sekadar janji lisan, AMPB mendesak adanya hitam di atas putih yang memuat klausul ketegasan pimpinan DPR. Ini untuk memastikan komitmen tersebut benar-benar ditepati.

Baca Juga: Ketahuan Bawa Golok dan Kunci Ring, Pria Tak Dikenal Diamuk Massa Saat Demo AMPB di DPR

"Pimpinan DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai pimpinan dan anggota DPR RI apabila sampai dengan tanggal 15 Desember 2026 RUU tersebut tidak disahkan dalam Paripurna DPR RI," jelas Botok. (*)