JawaPos.com - Aksi demonstrasi aliansi mahasiswa yang digelar di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/8) diwarnai kritik keras terhadap kondisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan saat ini.
Massa aksi menilai perayaan kemerdekaan yang baru saja berlangsung berbanding terbalik dengan realitas sosial yang dialami masyarakat, yang dinilai tengah dijajah pemerintahan sendiri.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI) Anandaku Dimas Rumi Chattaristo menegaskan, pemaknaan kemerdekaan saat ini tidak lagi sebatas lepas dari cengkeraman penjajah asing. Menurutnya, publik perlu menyadari tantangan riil yang dihadapi bangsa di dalam negeri.
"Jadi, kita dulu terjebak dengan pemikiran bahwa kemerdekaan itu adalah bebas dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, penjajahan asing, dan sebagainya. Tapi yang tinggal kita sadari hari ini adalah justru kita dijajah oleh pemerintah kita sendiri," ujar Dimas di lokasi aksi, Selasa (18/8).
Ia menyoroti kontrasnya perayaan kemerdekaan di tingkat elit dengan situasi darurat yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah. Mulai dari bencana alam hingga masalah pemenuhan kebutuhan pokok dan fasilitas pendidikan.
"Bisa kita lihat kemarin tanggal 17 Agustus, malamnya mereka berpesta pora mengadakan karnaval, mereka bersukacita di saat warga NTT sedang mengalami bencana, ketika warga Aceh belum pulih, ketika ada yang mati karena tidak bisa makan, ketika ada yang khawatir karena tidak bisa dapat pendidikan, dan ketika ada yang khawatir karena ekonomi mereka semakin buruk," katanya.
"Ini adalah penjajahan yang terjadi di negeri kita," sambungnya.
Soroti Masalah Keadilan hingga Program MBG
Selain isu penegakan hukum, dinamika pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan. Mahasiswa mendesak adanya evaluasi konkret serta transparansi penganggaran terkait program tersebut.
"Jadi, pernyataan bahwa kita akan terus turun ke jalan itu bukan sebuah tantangan, tapi sebuah keniscayaan ketika mereka tidak mau melakukan perubahan dan perbaikan," tegas Dimas.
Bawa 8 Tuntutan Utama
Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, menyatakan bahwa kedatangan massa membawa delapan poin tuntutan yang memiliki tingkat urgensi sama bagi masyarakat.
"Benang merahnya bahwa negara ini semakin kuat, sementara rakyat semakin lemah dan tidak ada checks and balances yang memadai yang betul-betul bisa membuat pemerintah itu terbatas power-nya," tegas Fathimah di lokasi aksi.
Ia menambahkan bahwa pembatasan kekuasaan sangat krusial agar pemerintah tidak bertindak melampaui kewenangan yang berpotensi merugikan masyarakat luas.
Fathimah juga mempertanyakan alasan kepolisian yang mengklaim demonstrasi mengganggu aktivitas para pekerja kantor di kawasan tersebut. Menurutnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung sempat berargumen bahwa penahanan arus massa didasari keluhan warga sekitar.
"Saya ingin minta bantuan kepada seluruh masyarakat, terutama mungkin yang ada di perkantoran-perkantoran di tempat kita demonstrasi hari ini untuk mengonfirmasi, apakah betul?," ujar Fathimah.
Daftar 8 Tuntutan Massa Aksi:
1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
2. Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3. Wujudkan reforma agraria sejati.
4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
Baca Juga: BEM UI Ingin Demo di Bundaran HI tapi Polisi Minta di Dukuh Atas, Cek Alasannya
5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP atau Kopdes Merah Putih.
6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah.
7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
8. Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP.