JawaPos.com - Usai gagal menembus barikade polisi, mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bersama aliansi lintas kampus menggelar orasi di depan Gedung UOB, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).
Dalam orasinya, orator di mobil komando menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Maju Bersama (KDMP) atau Kopdes Merah Putih.
Menurutnya, program-program tersebut dinilai hanya memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu dan pihak tertentu semata.
"Program seperti MBBG, KDMP, hanya dipergunakan oleh rezim Prabowo untuk membagi keuntungan terhadap tuan tanah, untuk membagi keuntungan pada kelompok-kelompoknya sendiri, untuk membagi keuntungan pada TNI dan Polri," ujarnya, Selasa (18/8).
Ia juga menyoroti berbagai persoalan ekonomi, seperti pelemahan rupiah, kenaikan pajak, hingga skema perampasan upah yang dinilai kian memberatkan beban hidup rakyat kecil. Selain itu, masa aksi menyayangkan sikap represif serta mengkritik dominasi TNI-Polri dalam ruang-ruang demokrasi sipil.
"Prabowo Subianto membual di hadapan sidang MPR bercerita tentang keberhasilan program-programnya," katanya.
"Namun Prabowo tidak bisa lagi membelakangi kenyataan bahwa saat yang bersamaan, dia berpidato dan berbohong tentang berbagai capaian-capaiannya. Di saat itu juga, rakyat di Aceh, rakyat di Papua, dan di berbagai wilayah Indonesia ditindas dengan senjata dan represifitas, Kawan-kawan!," sambungnya.
Bawa 8 Tuntutan Utama
Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, menyatakan bahwa kedatangan massa membawa delapan poin tuntutan yang memiliki tingkat urgensi sama bagi masyarakat.
"Benang merahnya bahwa negara ini semakin kuat, sementara rakyat semakin lemah dan tidak ada checks and balances yang memadai yang betul-betul bisa membuat pemerintah itu terbatas power-nya," tegas Fathimah di lokasi aksi.
Ia menambahkan bahwa pembatasan kekuasaan sangat krusial agar pemerintah tidak bertindak melampaui kewenangan yang berpotensi merugikan masyarakat luas.
Fathimah juga mempertanyakan alasan kepolisian yang mengklaim demonstrasi mengganggu aktivitas para pekerja kantor di kawasan tersebut. Menurutnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung sempat berargumen bahwa penahanan arus massa didasari keluhan warga sekitar.
"Saya ingin minta bantuan kepada seluruh masyarakat, terutama mungkin yang ada di perkantoran-perkantoran di tempat kita demonstrasi hari ini untuk mengonfirmasi, apakah betul?," ujar Fathimah.
Alasan Pengadangan oleh Polda Metro Jaya
Di sisi lain, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, menjelaskan bahwa pengadangan dilakukan demi mencegah kelumpuhan arus lalu lintas di pusat perekonomian Ibu Kota.
"Apabila aksi dilaksanakan di Bundaran HI, ini akan mengunci potensi arus lalu lintas kemacetan di berbagai simpul yang ada," terang Budi.
Ia menyebut langkah pengamanan diambil demi menjaga ketertiban umum dan keberlangsungan aktivitas masyarakat lainnya.
"Apabila arus lalu lintas sudah lumpuh, artinya kita juga hadir dalam tidak berempati terkait tentang aktivitas masyarakat lainnya," imbuhnya.
Untuk mengamankan jalannya aksi, sebanyak 9.242 personel gabungan dikerahkan di berbagai titik strategis. Sebanyak 6.962 personel di antaranya diturunkan dari Polres Metro Jakarta Pusat tanpa membawa senjata api.
Daftar 8 Tuntutan Massa Aksi:
1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
2. Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3. Wujudkan reforma agraria sejati.
4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP.
6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah.
Baca Juga: Dilarang ke Bunderan HI, Aksi Demo Ricuh di Depan Gedung UOB, 1 Mahasiswa Uhamka Pingsan
7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
8. Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP.