JawaPos.com - Generasi Z saat ini mayoritas sudah memasuki usia kerja, sudah mencari penghidupan sendiri, bagi beberapa orang bahkan mesti menghidupi keluarga. Menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-81, tiga Gen Z dari tiga profesi yang berbeda memaknai kemerdekaan dengan segala kurang dan lebihnya.
Ada guru yang sudah mengabdikan dirinya sejak di bangku SMA, ada penjual di marketplace yang terus bertarung dengan algoritma digital dan biaya admin selangir dari marketplace. Terakhir, wartawan Gen Z yang masih mempertanyakan letak kebebasan berpendapat di negeri ini.
Menjelang perayaan kemerdekaan yang ke-81, Indonesia masih terus bertumbuh sebagai negara demokrasi. Ada pertumbuhan yang positif, tapi masih banyak juga sejumlah catatan dari tiga Gen Z dari tiga profesi yang berbeda ini.
Baca Juga: Ini 5 Kalimat yang Sering Diucapkan Orang yang Pura-Pura Pintar, Simak dan Coba Kenali Polanya!
Merdeka Belajar, tapi Tak Merdeka Finansial Pengajar
Ahmad Fahrizal Ramadhan, 28, guru Gen z di salah satu SD negeri di Kabupaten Bandung tak menampik bahwa perbaikan sistem pendidikan terus dilakukan. Perubahan sejumlah kurikulum dari tahun ke tahun hingga ke Kurikulum Merdeka telah menghasilkan positif bagi para murid yang diajarnya.
"Kita jadi lebih bebas milih cara ngajar, enggak terpaku LKS doang, enggak terpaku buku. Itu lumayan lega sih," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (14/8).
Ia juga mengapresiasi adanya fasilitas penunjang pendidikan yang sudah mulai diterapkan di sekolah-sekolah. Masalahnya, penerapannya belum maksimal.
"Kayak dikasih Wi-Fi gratis, tapi sinyalnya nge-lag," kata Fahrizal.
Namun, itu bukan soalan paling serius. Sebagai guru honorer di sekolah negeri, Fahrizal mesti pontang-panting memenuhi kebutuhan hidup.
Baca Juga: Gempa NTT Rusak Fasilitas Bangunan dan Runway, Kemenhub Catat 5 Bandara Terdampak
Mengajar tak cukup. Ia mesti mencari penghidupan lain di luar itu. Padahal, beban sebagai pengajar kini bukan hanya di ruang kelas.
"Tetap di lapangan mah masih banyak beban administrasi, laporan, PPG, kemudian tuntutan orang tua yang bikin kita enggak 100% "merdeka" ya. Jadi kemerdekaannya ada, tapi masih ketimpa PR yang begitu banyak," tegas Fahrizal.
Seperti mayoritas guru honorer di Indonesia, Fahrizal tentu berharap pemerintah lebih memperhatikan kemerdekaan finansial para guru agar lebih maksimal dalam mengajar murid.
"Guru harus dihargai sesuai kerja gitu; honor, kesejahteraan, sama mental guru biar guru enggak lemas duluan gitu tuh sebelum ngajar muridnya tuh. Disejahterakan lah gitu, gurunya," ungkapnya.
Di sisi lain, pria yang sudah mengajar sejak duduk di bangku SMA itu pun menyadari bahwa pekerjaan rumah soal pendidikan jauh lebih menantang di daerah-daerah pelosok.
Baca Juga: Peringkat Klub Liga Inggris Berdasarkan Total Biaya Gaji 2026, Duo Manchester Tertinggi
"Jadi kalau di kota udah 70%-an lah merdeka, kalau di pelosok masih PR, ya," ucapnya.
Secara sistem pendidikan, Fahrizal menyoroti beban administrasi yang begitu menumpuk bagi para guru. Hal ini baginya amat memforsir tenaga yang seharusnya bisa digunakan untuk peningkatan pendidikan muridnya.
"Karena administrasi itu kan harus diprint ya, banyak kertas yang terbuang. Tambahin praktik aja. Kita maunya fokus ngajar dan bikin murid kreatif, bukan lembur ngetik laporan sampai jam 12 malam, bahkan sampai berhari-hari, ya," harapnya.
Regulasi Marketplace yang Mengekang, Jauh dari Merdeka
Kehadiran e-commerce alias marketplace banyak membantu penjual UMKM menebar jaring penjualannya ke pelosok negeri bahkan ke luar negeri. Hal itu amat dirasakan salah satunya oleh Gen Z yang sudah dijejali beragam manfaat internet. Maulana Yusuf, 29, salah satunya.
Baca Juga: Dampak Gempa NTT, Wings Air Batalkan Penerbangan dari dan ke Bandara Ende
Sejak kemunculan aplikasi-aplikasi marketplace maupun di media sosial, Maulana mengaku mendapat banyak insight dari teman-temannya yang terlebih dahulu berjualan di sana.
Keuntungan besar, jangkauan luas, promo ekstra, hingga kemudahan akses jadi tawaran yang menggugah untuk ikut melapak di sana. Maulana pun memenuhi etalase toko sembakonya di salah satu marketplace.
"Awal buka toko itu wah ramainya minta ampun. Stok habis terus, harga dapat promosi, yang beli makin banyak," katanya saat dihubungi.
Omzet yang didapatkan Maulana dengan kebijakan awal marketplace yang penuh promo itu mencapai ratusan juta per bulan.
Hingga saat marketplace sudah digandrungi masyarakat mayoritas, tibalah biaya admin yang Maulana sebut sebagai pemalakan legal tersebut.
"Awalnya sih biaya adminnya wajar aja kayak kita bayar buat kontrakan toko lah," tuturnya.
Baca Juga: Beban Latihan Tinggi Tak Jadi Masalah, Bhayangkara FC Siap Hadapi Musim 2026/2027
Masalahnya, semakin lama, marketplace memberikan biaya admin yang banyak pada beragam keuntungan yang dahulu didapatkannya.
"Mulai dari biaya admin gratis ongkir, admin promonya, sampai admin ngelapaknya," ujar Maulana.
Jika ditotal, dari harga produknya yang berkisar Rp 300-400 ribu, biaya admin yang dikenakan marketplace bisa sampai 20%. Padahal, penghasilan dari harga produk itu hanya sekitar 10%.
"Ya pantes aja pembeli pada kabur. Kita mau nggak mau ambil margin untung makin kecil," ucapnya.
Belum lagi, pemerintah beberapa waktu lalu sempat mengenakan pajak untuk penjual di marketplace sebesar 0,5%. Bagi Maulana, kebijakan itu seperti kata pepatah: sudah jatuh, ditimpa kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Jokowi Disebut Bapak Infrastruktur, DPD RI Klaim Dampak Pembangunannya Terasa Bagi Rakyat
"Walaupun kemarin akhirnya dicabut lagi kebijakan itu. Lebih tepatnya ditunda," sindirnya.
Maulana sebenarnya tak masalah dengan pajak. Asal, pemerintah seharusnya terlebih dahulu mengatur regulasi yang ketat agar marketplace tak seenak udelnya menaikkan biaya admin.
Selama ini, kenaikan biaya admin dari marketplace tak pernah dibicarakan dengan para penjual karena mereka diberikan kepuasan untuk mengaturnya.
"Jadi kita seolah bebas berjualan, cari uang, tapi di sisi lain masih dikekang admin segunung. Harusnya pemerintah ada dulu ngurus masalah itu," tandas Maulana.
Kebebasan Pers dan Kesejahteraan Pekerja
Hasan Sadam, 26, baru menjejakkan dirinya sebagai wartawan sebuah media massa di Jakarta dua tahun lalu. Baginya, sebuah kehormatan bisa bekerja di dunia pers yang dikenal sebagai pilar keempat demokrasi.
Menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-81, dari sisi pekerjaannya kini sebagai wartawan, ia merasa bahwa kemerdekaan masih hanya sekadar pengakuan. Belum benar-benar pada tataran realitanya.
Ia mencontohkan intimidasi yang dilakukan terhadap media-media yang kritis terhadap pemerintah.
"Kemarin aja ada yang dikirim kepala babi," kata Hasan.
Baca Juga: Hengkang dari PSG, Ferran Torres Sah Berkaus Barcelona
Padahal, sebagai pilar keempat demokrasi, menurutnya kerja-kerja pers mesti dihormati dan dilindungi dengan sebaik-baiknya.
Di sisi lain, Hasan juga menilai kesejahteraan insan pers masih jauh panggang daripada api. Gajinya dibanding dengan tekanan kerja yang tanpa batas waktu tak sebanding.
"Gaji saya kecil. Padahal kalau lihat pilar demokrasi lain kayak Anggota DPR itu mereka gajinya selangit," sindirnya.
Oleh karena itu, ia menganggap bahwa pers sebagai pilar keempat demokrasi itu hanya omong kosong belaka.
"Kalau benar, seharusnya negara menghargai pers seperti halnya menghargai orang-orang yang bekerja di tiga pilar demokrasi lainnya," kata Hasan.
Menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini, Hasan berharap pemerintah mulai memberikan perhatian serius untuk kebebasan pers dan kesejahteraan para pekerjanya.