JawaPos.com - Tidak semua anggota MPR hadir dalam sidang Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Berdasarkan daftar hadir Sekretariat Jenderal MPR, tercatat 629 dari total 732 anggota DPR dan DPD yang menghadiri sidang.

Dengan demikian, terdapat 103 anggota MPR yang tidak hadir dalam Sidang Tahunan MPR 2026.

Dalam pembukaan sidang, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan sebagian besar anggota MPR telah hadir untuk mengikuti agenda kenegaraan tersebut. 

Baca Juga: Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati-SBY Absen

"Daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD," kata Muzani.

Muzani menegaskan, jumlah kehadiran tersebut telah memenuhi ketentuan kuorum sehingga sidang dapat dilaksanakan.

Hal itu merujuk pada Pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR, Pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR, serta Pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD.

"Maka, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Sidang Tahunan MPR tahun 2026 dan Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum," kata Muzani sambil mengetuk palu.

Sidang Tahunan MPR RI tersebut menjadi salah satu rangkaian agenda penting menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Baca Juga: Prabowo Hadiri Sidang Tahunan MPR, Disambut Muzani dan Sultan Najamudin

Dalam forum ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan Pidato Kenegaraan di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD.

Selain itu, Prabowo juga diagendakan menyampaikan pidato terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta Nota Keuangannya, dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Jumat siang.

Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam penyampaian arah kebijakan pemerintahan sekaligus gambaran program pembangunan dan pengelolaan keuangan negara untuk tahun anggaran 2027.