JawaPos.com - Sejumlah tokoh dan aktivis Nahdlatul Ulama (NU) meminta Muktamar ke-35 mampu melahirkan kepemimpinan PBNU baru yang independen, berintegritas, serta terbebas dari benturan kepentingan politik praktis.
Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta Taufik Damas menegaskan, kepemimpinan PBNU harus mampu menjaga jarak ideal dari lingkaran kekuasaan agar fungsi advokasi terhadap masyarakat akar rumput—seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil—tetap berjalan optimal.
Menurut survei Alvara Research Center akhir 2025, potensi warga Nahdliyin mencapai 140 juta jiwa, angka besar yang tidak boleh dijadikan posisi tawar politik untuk mengejar jabatan menteri atau kepala daerah.
"NU tetap wajib berpolitik, namun dalam kerangka high politics—yaitu politik yang berbasis pada moralitas dan etika kebangsaan, bukan berburu posisi di pemerintahan," ujar Taufik.
Baca Juga: Gus Miftah: Presiden Prabowo Tak Intervensi Pemilihan PBNU, Jangan Bawa-bawa Istana!
Pandangan Taufik itu dikemukakan dalam diskusi publik generasi muda NU yang digelar di Jakarta pada Selasa (11/8). Diskusi tersebut digelar menjelang Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Tambakberas, Jawa Timur pada 27–30 Agustus 2026.
Selain dihadiri Taufik Damas sebagai narasumber, diskusi itu juga mendaulat tokoh muda lainnya untuk sumbang pemikiran. Yakninnya, aktivis muda NU, Hatim Gazali; Sekretaris Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) PBNU Inayah Wulandari Wahid; dan Ketua Umum Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI PB PMII) Wulansari Aliyatul Solikhah.
Taufik mendukung penuh larangan rangkap jabatan bagi jajaran pengurus harian seperti Rais Aam, Ketua Umum, Sekjen, dan Katib Aam.
Sementara itu, Aktivis muda NU Hatim Gazali mengatakan, sangat berisiko jika PBNU terus terseret dalam pertarungan politik praktis. Keterlibatan dalam kalkulasi politik kekuasaan hanya akan membelenggu daya kritis organisasi terhadap kebijakan publik.
"Sekali memilih masuk ke jebakan para politisi, ke depan NU tidak bisa kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang ada," tegasnya. Hatim.
Baca Juga: Maju Jadi Calon Ketum PBNU, Kiai Jombang Gus Salam Andalkan Restu Kiai
Untuk menghindari tekanan politik dan konflik kepentingan, calon pemimpin PBNU harus sosok yang dapat diterima semua pihak, bebas dari afiliasi partai politik, tidak memegang jabatan publik, serta tumbuh dari tradisi pesantren.
Selain itu, PBNU didorong memberi ruang bagi kepemimpinan muda yang transformatif, meneladani jejak KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memimpin PBNU pada usia 43 tahun dan berhasil melahirkan banyak tokoh besar.
"Muda bukan hanya dalam pengertian umur, tetapi secara substansi mampu memahami dan mendalami dinamika generasi muda," tambah Hatim.
Sejumlah figur berkultur pesantren yang mulai ramai dibicarakan publik sebagai calon Ketua Umum PBNU antara lain Yahya Cholil Staquf, Nasaruddin Umar, Zulfa Mustofa, Abdussalam Shohib (Gus Salam), Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), Abdul Ghofar Rozin, dan Abdul Hakim Mahfuds (Gus Kikin).
Baca Juga: Abdul Hakim Mahfudz Siap Jika Ditugaskan Maju sebagai Calon Ketum PBNU
Penegasan Khittah dan Keberpihakan pada Rakyat
Sekretaris Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) PBNU Inayah Wulandari Wahid menggarisbawahi, independensi Ketua Umum PBNU merupakan syarat mutlak untuk mengembalikan marwah organisasi sesuai Khittah NU.
"NU bukan organisasi yang antipolitik, tetapi harus bisa membedakan secara tegas antara politik kebangsaan dan politik praktis untuk mengejar kekuasaan. Posisi NU harus berdiri bersama rakyat, bukan menjadi arena pertarungan kepentingan," tegas Inayah.
Inayah menambahkan, Muktamar ke-35 harus menjadi instrumen penyaring agar figur yang terpilih benar-benar memiliki rekam jejak bersih, teruji keberpihakannya pada pembenahan internal, serta memiliki akar kuat pada tradisi pesantren di tengah dinamika persoalan nasional dan global.
Sementara itu, Ketua Umum Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI PB PMII) Wulansari Aliyatul Solikhah menekankan, independensi PBNU tidak boleh hanya bergantung pada ketokohan figur ketua umum, melainkan harus dibangun melalui sistem tata kelola organisasi yang solid dan transparan.
"NU itu jauh lebih besar daripada sekadar popularitas calon Ketua Umum," kata Wulan.
Wulan merinci indikator utama untuk mengukur integritas calon pemimpin, meliputi kesesuaian antara ucapan dan tindakan, rekam jejak pengabdian, transparansi kepentingan, keberanian mengambil keputusan tidak populer, serta kemampuan membangun sistem yang berkelanjutan.
Baca Juga: Sudah Datangi 29 Provinsi, Calon Ketum PBNU Gus Salam Sowan ke Rais Syuriyah PWNU Sulteng
Selain independensi, Wulan dan Inayah juga mendesak agar Muktamar ke-35 PBNU memberikan ruang affirmative yang lebih luas bagi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis organisasi.
"Perempuan NU saat ini memiliki kapasitas dan tingkat pendidikan yang setara. Kaderisasi di badan otonom seperti IPPNU, Fatayat, dan Muslimat sudah berjalan baik. Ke depan, akses perempuan di pos-pos pengambil kebijakan PBNU harus dibuka lebih lebar," ujar Wulan.
Inayah memperkuat pandangan tersebut dengan mempertanyakan sejauh mana hak suara dan keterlibatan perempuan diakomodasi dalam proses pemilihan kepemimpinan tingkat pusat. "Semakin banyak kelompok yang terwakili dalam proses pengambilan keputusan, semakin kuat pula identitas dan legitimasi NU di mata publik," pungkas Inayah.