JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menyesuaikan sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya dengan menghentikan MBG di sejumlah sekolah swasta elite yang dinilai tak lagi membutuhkan bantuan.

Dengan demikian, anggaran yang tadinya untuk sekolah tersebut bisa dialihkan ke wilayah dengan angka stunting tinggi dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, saat ini proses refocusing penerima manfaat MBG masih berlangsung.

Karena itu, jumlah pasti penerima MBG setelah penyesuaian belum dapat diumumkan sampai seluruh proosesnya selesai.

Baca Juga: BGN Curigai 950 Dapur MBG Tak Higienis, Sudaryono Ancam Tutup Permanen!

"Bahwa kita sedang sisir misalnya sekolah-sekolah swasta khususnya yang elite misalnya, itu kan tidak perlu MBG. Itu kami komunikasikan dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan komite sekolah," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (7/8).

Menurut dia, sejumlah sekolah swasta telah menyampaikan kpada pihaknya bahwa mereka tidak lagi memerlukan program MBG. 

Meski demikian, BGN masih memfinalisasi data sebelum mengumumkan jumlah penerima manfaat terbaru.

"Angka data pastinya (penerima manfaat) sudah ada, dinamis, tapi mungkin enggak bisa aku sampaikan di sini ya, nanti kalau sudah final paling tidak kami bisa sampaikan," ujarnya.

Mas Dar, sapaan akrabnya menegaskan bahwa anggaran yang tersedia akan diprioritaskan untuk memperluas layanan MBG di daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan wilayah 3T.

Baca Juga: 1.700 Dapur MBG di Wilayah dengan Stunting Tertinggi Segera Beroperasi, BGN: Aktivasi Bertahap

Dalam tahap awal, BGN akan mengaktifkan lebih dari 100 dapur baru yang tersebar di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Maluku Utara.

"Insya allah nanti kita fokus ke sana, yang jalan biar jalan sambil kita nambahi daerah-daerah yang memang membutuhkan," jelasnya.

Ia juga memastikan penyesuaian sasaran penerima tidak akan mengubah prinsip dasar program MBG.

Menurut dia, program tersebut tetap ditujukan bagi seluruh kelompok yang berhak menerima, kecuali mereka yang secara sukarela memilih tidak ikut.

"Intinya adalah begini ini demokratisasi ini adalah demokratisasi gizi, intinya semua yang berhak menerima kita berikan kecuali yang tidak mau," imbuh Sudaryono.

Baca Juga: Kemendiktisaintek Ungkap Temuan Awal Paper Soal MBG di SSRN yang Catut Nama Prabowo