JawaPos.com - Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 dan Nomor 43 Tahun 2-26, Presiden Prabowo Subianto merealisasikan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi para prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan). Berdasar lampiran kenaikan tukin yang beredar, angka tertinggi tembus sampai Rp 48 juta.
Saat dikonfirmasi oleh awak media, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan bahwa 2 perpres yang beredar belakangan ini memang valid. Presiden Prabowo sudah menyetujui kenaikan tukin bagi para prajurit TNI serta pegawai di Kemhan.
”Kemhan telah menerima informasi terkait peraturan presiden mengenai penyesuaian tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan pegawai di lingkungan Kemhan,” kata Rico pada Rabu (29/7/2026).
Menurut jenderal bintang satu TNI AD tersebut, kebijakan itu mendapat sambutan baik sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap capaian reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja yang telah dilakukan TNI maupun Kemhan. Dia optimistis, kenaikan tukin itu akan membuat jajaran TNI dan Kemhan semakin semangat dalam melaksanakan tugas.
”Kenaikan tersebut juga menjadi penyemangat bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara,” ujarnya.
Kenaikan tukin tersebut mendapat sambutan lantaran sejak 2018 silam, TNI dan Kemhan belum pernah memperoleh kenaikan indeks tunjangan kinerja, sementara sejumlah kementerian dan lembaga lain sudah lebih dahulu mendapat penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi reformasi birokrasi.
”Oleh karena itu, kebijakan ini merupakan bagian dari mekanisme penilaian yang dilakukan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rico mengungkapkan bahwa besaran kenaikan tukin bagi prajurit TNI dan pegawai Kemhan disesuaikan dengan kelas jabatan masing-masing. Dia membenarkan bahwa kenaikan tukin sesuai dengan informasi yang sudah beredar luas di kalangan awak media.
”Besaran tunjangan kinerja yang beredar tersebut pada prinsipnya sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran peraturan presiden dan ketentuan pelaksanaannya. Untuk pejabat tertentu di lingkungan TNI, seperti Kepala Staf Angkatan (KSAD, KSAL, KSAU) nilai tukinnya ditetapkan sebesar Rp 48.613.500 per bulan. Selanjutnya untuk Kasum TNI, Wakasad, Wakasal, dan Wakasau sebesar Rp 44.874.000,” jelasnya.
Baca Juga: Perjuangkan Kesejahteraan Prajurit, KSAD Jenderal Maruli Ungkap Tukin Prajurit Bakal Naik Tahun Ini
Untuk pejabat dan personel lain, besaran tukin menyesuaikan kelas jabatan masing-masing. Rico menyebut, besaran tukin tidak disamaratakan, melainkan mengikuti struktur jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan presiden dan lampirannya.