JawaPos.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meresmikan Pusat Pelayanan Terpadu dan Media Center BGN sebagai upaya memperkuat transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus menutup ruang pertemuan tidak resmi antara pejabat dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan.
Peresmian tersebut dilakukan Sudaryono bersama dua Wakil Kepala BGN di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7). Menurutnya, kehadiran dua fasilitas tersebut menjadi bagian dari komitmen membangun tata kelola lembaga yang terbuka.
"Ini menunjukkan komitmen sebagaimana sudah saya sampaikan di awal-awal dulu, kita ini maunya 'terang benderang'. Tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam, tidak ada yang gelap-gelap. Semuanya harus terang benderang," ujar Sudaryono saat konferensi pers di BGN, Rabu (29/7).
Ia menjelaskan, Pusat Pelayanan Terpadu ditetapkan sebagai "Zona Hijau", yaitu ruang yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan berbagai kepentingan secara resmi. Sebaliknya, BGN menerapkan "Zona Merah" bagi pihak yang ingin bertemu pejabat untuk kepentingan pribadi.
"Zona Merah itu misalnya seseorang yang berkepentingan bertemu dengan pejabat untuk kepentingan pribadinya, itu tidak boleh. Jadi segala aduan, segala hal yang memang perlu dibicarakan, harus dibicarakan secara resmi," ungkapnya.
Sudaryono mengatakan, kebijakan tersebut juga berlaku bagi dirinya. Ia mengaku membatasi pertemuan langsung dengan mitra, pengelola dapur, maupun supplier untuk menghindari munculnya dugaan negatif di tengah masyarakat.
"Jadi, daripada menjadi diduga-duga oleh orang, apalagi diduga-duga oleh publik, netizen, dan masyarakatdan dugaannya negatif lebih baik itu kita hindarkan."
Ia menegaskan budaya tersebut akan diterapkan hingga seluruh jenjang organisasi BGN. Seluruh pejabat diminta tidak menerima pihak berkepentingan secara diam-diam dan harus merespons setiap kepentingan melalui mekanisme resmi di Pusat Layanan Terpadu.
"Semuanya harus direspons dengan cara yang proper dan baik. Saya ingin Badan Gizi ini memiliki semacam SLA (Service Level Agreement) atau standar layanan yang betul-betul andal," ujarnya.
Selain menjadi ruang pelayanan, Pusat Pelayanan Terpadu juga difungsikan sebagai pusat pengaduan masyarakat. BGN menyiapkan layanan melalui call center, WhatsApp, dan situs web yang memungkinkan setiap laporan memperoleh nomor aduan sehingga perkembangan penanganannya dapat dipantau.
"Jadi mohon maaf barangkali kalau kemarin-kemarin ada yang mengadu tapi lama (direspons), nah, kami lagi benahi semua. Beri kami waktu beberapa hari ini. Insyaallah semua aduan ada nomor aduannya, di-follow up sampai di mana, sudah ditanggapi bagaimana, dan lain-lain," jelasnya.
Menurut Sudaryono, apabila persoalan tidak dapat diselesaikan pada tingkat pelayanan, laporan akan diteruskan hingga ke meja pimpinan sehingga dapat dipantau secara langsung.
Baca Juga: BGN Siapkan Sistem untuk SPPG dan Supplier Bahan Baku, Sudaryono: Buat Menghindari Kongkalikong
"Termasuk Pusat Pelayanan Terpadu ini, baik sistem melalui WhatsApp, website, maupun call center, jika ada yang tidak terselesaikan maka akan maju ke meja pimpinan. Jadi kami bisa mengetahui hal-hal mana saja yang tidak bisa diselesaikan di level tertentu. Saya bisa memonitor setiap hari keluhan-keluhan itu," ungkapnya.
Ia juga meminta masyarakat, termasuk pihak yang mengenalnya secara pribadi, tetap menggunakan jalur resmi ketika menyampaikan keluhan. Hal itu agar menghindari fitnah kepada para pejabat serta pimpinan di BGN.
"Jadi maksud saya, kepada siapa pun yang mengenal kami, boleh WA kami, tapi kalau bisa jangan WA langsung. Kita menghindari fitnah-fitnah ini. Lebih baik tetap memakai jalur yang baik (melalui Pusat Pelayanan Terpadu). Kami siap untuk memperbaiki komunikasi dan pelayanan," pungkasnya.