JawaPos.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul munculnya ribuan titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Kalimantan Selatan dan Sumatera.
Sebagai tindak lanjut atas informasi tersebut, Sonny mengaku langsung berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Kehutanan guna memastikan kondisi di lapangan sekaligus langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan.
"Begitu melihat pemberitaan hari ini, saya langsung berkomunikasi dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Kehutanan, Bapak Dwi Januanto. Saya meminta agar situasi ini segera diberikan atensi penuh," kata Sonny kepada wartawan, Jumat (17/7).
Berdasarkan informasi yang diterimanya, hingga 16 Juli 2026 luas lahan yang terbakar di Kalimantan Selatan mencapai 383,07 hektare, terdiri atas 29,44 hektare lahan gambut dan 353,63 hektare lahan mineral. Sementara itu, secara nasional luas area terdampak karhutla sepanjang Januari hingga Juni 2026 telah mencapai sekitar 107 ribu hektare.
Sonny menjelaskan, tidak seluruh hotspot yang terdeteksi satelit merupakan kebakaran nyata. Di Kalimantan Selatan, terdapat 34 hotspot berkategori sedang hingga tinggi yang tersebar di sembilan kabupaten/kota, dengan konsentrasi terbanyak berada di Kabupaten Tapin sebanyak 13 titik.
"Untuk fire spot atau kebakaran riil, saat ini tengah ditangani di dua lokasi lahan semi-gambut, yakni di Kabupaten Tanah Bumbu (2 Ha) dan Kota Banjarbaru (2 Ha). Syukurlah, kualitas udara masih dalam kategori sedang dan aktivitas penerbangan di Bandara Syamsuddin Noor masih normal dengan jarak pandang 10 km," ungkap Sonny.
Ia juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan setelah menetapkan Status Siaga Karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Berbagai upaya yang telah dijalankan antara lain Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sejak 15 Juli, pembasahan lahan gambut melalui pembukaan pintu air, patroli terpadu, serta penempatan 180 personel Brigdalkar Manggala Agni di daerah operasi Tanah Bumbu, Banjarbaru, dan Tanah Laut.
DPR dorong penambahan personel dan optimalisasi anggaran
Meski berbagai langkah mitigasi telah dilakukan, Sonny menilai kapasitas penanganan karhutla masih perlu diperkuat. Menurutnya, ancaman musim kemarau yang berkepanjangan harus diimbangi dengan kesiapan personel, peralatan, dan teknologi yang memadai.
"Berdasarkan hasil kunjungan kerja saya ke beberapa daerah, terlihat jelas bahwa jumlah personel maupun peralatan pengendalian karhutla memang kurang memadai. Oleh karena itu, dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Kehutanan, saya sudah secara tegas meminta agar kementerian menambah jumlah personel dan peralatannya, termasuk memaksimalkan penggunaan teknologi terkini," urai wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur III tersebut.
Sonny menegaskan, penanggulangan karhutla tidak dapat dibebankan hanya kepada Kementerian Kehutanan. Menurutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga harus mengoptimalkan peran masing-masing.
Ia mengusulkan empat langkah strategis untuk memperkuat pembiayaan penanganan karhutla. Pertama, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program mitigasi sebelum bencana terjadi, seperti pengadaan armada tangki air, pompa portabel, alat pelindung diri bagi petugas, serta pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa dan kelurahan.
"Kedua, percepatan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT). Kepala Daerah harus berani menerbitkan SK Status Siaga Darurat sebagai dasar hukum pencairan dana BTT guna mendanai operasional patroli terpadu dan pembuatan sekat bakar," ungkap dia.
Langkah ketiga adalah mengintegrasikan anggaran lintas sektor, termasuk memanfaatkan Dana Desa untuk mendukung pencegahan karhutla yang terkoordinasi dengan dinas pemadam kebakaran di daerah.
"Ke-empat, jika kapasitas anggaran daerah sangat terbatas, BPBD Kabupaten/Kota harus segera berkoordinasi dengan BPBD Provinsi untuk mengajukan Dana Siap Pakai (DSP) maupun bantuan logistik kepada BNPB," terang Sonny.
Selain pemerintah, Sonny juga menyoroti peran perusahaan perkebunan dan kehutanan yang beroperasi di kawasan rawan kebakaran. Menurutnya, sektor swasta harus turut berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.
"Perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan, yang wilayah sekitarnya sering menjadi langganan titik hotspot, harus proaktif memberikan dukungan personel maupun armada. Perusahaan-perusahaan ini tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri dan berlepas tangan dari tanggung jawab kelestarian lingkungan di sekitar konsesi mereka," pungkasnya.