JawaPos.com - Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI) secara terbuka mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi total pendekatan keamanan militeristik di Tanah Papua.
Aliansi yang memayungi delapan lembaga gereja besar nasional ini menilai, pengerahan satuan militer non-organik selama lima dekade terakhir terbukti gagal menghadirkan kedamaian dan justru memperpanjang trauma serta ketakutan warga sipil.
Sikap bersama ini disampaikan langsung sejumlah tokoh kunci lintas organisasi gereja di Indonesia.
Yakni, perwakilan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI), Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII), Persekutuan Baptis Indonesia (PBI), Gereja Bala Keselamatan Indonesia (GBK), Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK), dan Gereja Orthodox Indonesia (GOI).
Baca Juga: Beredar Video Mama-Mama Papua Digantung OTK, Koops TNI Habema: Sangat Keji dan Biadab
Ketua Umum PGI Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty menuturkan, lebih dari lima dekade setelah bumi Cenderawasih berintegrasi dengan NKRI, luka kemanusiaan di wilayah tersebut belum kunjung pulih akibat pusaran konflik bersenjata yang terus menelan korban jiwa.
Menurut dia, krisis kemanusiaan yang terjadi di wilayah seperti Intan Jaya dan beberapa titik konflik lainnya dalam beberapa bulan terakhir bukan lagi insiden biasa.
Hal ini telah berkembang menjadi krisis struktural yang berulang tanpa adanya penyelesaian yang bermartabat bagi masyarakat setempat.
Pdt. Jacklevyn menyebutkan bahwa perempuan, anak-anak, tokoh agama, tenaga kesehatan, guru, petani, hingga masyarakat adat menjadi pihak yang paling berat menanggung dampak kekerasan.
"Berbagai laporan juga menunjukkan bahwa perempuan, bahkan termasuk perempuan hamil, serta warga sipil menghadapi risiko yang sangat tinggi dalam situasi konflik dan pengungsian," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (16/7).
Kondisi sosiologis ini diperparah dengan langkah negara yang dinilai terus memperkuat pendekatan keamanan.
Hal itu terlihat dari penambahan satuan militer non-organik, pembangunan instalasi pertahanan baru, hingga pengerahan personel dalam program pembangunan strategis nasional.
Dominasi militeristik inilah yang memicu pertanyaan mendasar mengenai efektivitas kebijakan tersebut bagi masa depan Orang Asli Papua (OAP).
"Apakah pendekatan keamanan yang semakin dominan benar-benar merupakan jawaban atas kebutuhan utama Orang Asli Papua, atau justru memperpanjang rasa takut, ketidakpercayaan, dan penderitaan masyarakat sipil?," tuturnya.
PGI menegaskan bahwa keamanan yang sejati tidak akan pernah bisa dilahirkan hanya melalui kekuatan senjata.
Kedamaian yang hakiki hanya dapat tumbuh dari keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan hak warga negara, serta kesediaan untuk membuka ruang dialog yang tulus.
Landasan ini tidak hanya bersumber dari teologi iman Kristiani yang tertuang dalam Matius 5:9 untuk menjadi pembawa damai, tetapi juga berakar kuat pada komitmen kebangsaan Indonesia.
Pdt. Jacklevyn mengingatkan kembali mandat Pembukaan UUD 1945 yang mewajibkan negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Ditambah lagi dengan jaminan hak hidup yang absolut dalam Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945.
"Karena itu, setiap kebijakan negara, termasuk kebijakan keamanan di Papua, harus diuji berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut melindungi kehidupan dan martabat manusia," ungkapnya.
Baca Juga: Komnas HAM Desak Adanya Investigasi Independa atas Kasus Ibu Hamil Tewas Tertembak di Papua
Senjata Bukan Jawaban Keamanan Sejati
Sementara itu, Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (HAK) KWI Rm. Aloysius Budi Purnomo, menegaskan bahwa perdamaian hanya bisa tegak di atas kebenaran, keadilan, kasih, dan kebebasan.
Kekuatan senjata dinilai tidak akan pernah bisa melahirkan keamanan yang hakiki bagi Orang Asli Papua (OAP) maupun warga pendatang.
"Setiap korban, baik Orang Asli Papua, warga pendatang, aparat keamanan, maupun kelompok lain, adalah sesama manusia yang diciptakan menurut gambar Allah.
Tidak ada satu pun tujuan politik maupun keamanan yang dapat membenarkan hilangnya martabat dan kehidupan manusia," tegas Rm. Aloysius Budi Purnomo.
Ia juga menyerukan kepada seluruh pihak yang bertikai, baik aparat negara maupun kelompok bersenjata non-negara, untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan demi keselamatan publik.
Baca Juga: Bacaan Misa Gereja Katolik Minggu, 12 Juli 2026: Hari Minggu Biasa XIV
Menggugat Parameter Kesejahteraan di Papua
Senada dengan hal tersebut, Komandan Teritorial GBK Kolonel Hosea Makagiantang menyatakan bahwa kehadiran masif aparat keamanan bukanlah indikator keberhasilan pembangunan. Keberhasilan negara justru diukur dari penurunan penderitaan rakyat sipil.
"Kesejahteraan masyarakat tidak dapat diukur dari bertambahnya kehadiran aparat keamanan, melainkan dari meningkatnya kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak masyarakat adat, penghormatan terhadap tanah ulayat, kesempatan ekonomi yang adil, dan rasa aman warga sipil," ujar Hosea.
Pendekatan keamanan saat ini dinilai kontradiktif dengan realitas di lapangan, di mana ribuan warga sipil masih terjebak sebagai pengungsi internal (IDPs) tanpa akses pangan, kesehatan, dan pendidikan yang layak.
Pemerintah diminta memprioritaskan anggaran dan kebijakan untuk penanganan darurat para pengungsi tersebut.
Dialog Inklusif Sebagai Solusi Demokrasi
Sebagai jalan keluar yang bermartabat, FUKRI menawarkan solusi berupa dialog kemanusiaan yang inklusif dan jujur.
Baca Juga: Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama
Wakil Sekum GOI Metrophanes Dedy Sutanto mengingatkan bahwa dialog bukanlah cerminan kelemahan negara, melainkan wujud kedewasaan dalam berdemokrasi untuk mendengarkan luka sejarah Papua.
"Padahal, dialog bukanlah tanda kelemahan negara, melainkan wujud kedewasaan demokrasi. Dialog merupakan keberanian untuk mendengarkan luka, ruang untuk saling mengakui kenyataan, membangun kepercayaan, dan mencari jalan keluar yang menghormati martabat seluruh pihak," katanya.
Stop Stigmatisasi Misi Kemanusiaan Gereja
Sekretaris Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Pdt. Frend Frans mendesak pemerintah agar memberikan jaminan ruang gerak yang aman bagi pelayanan gereja. Mereka meminta agar misi kemanusiaan di daerah konflik tidak lagi dicurigai.
"Pelayanan gereja kepada masyarakat yang menderita tidak boleh dicurigai sebagai bentuk keberpihakan terhadap kelompok tertentu ataupun dikaitkan dengan gerakan separatisme," tutur Pdt. Frend Frans.
Melalui Majelis Pertimbangan PGLII Pendeta Lipiyus Biniluk, FUKRI mengajak seluruh umat dan elemen bangsa untuk terus mendoakan perdamaian Papua.
Baca Juga: Bacaan Misa Gereja Katolik Minggu, 5 Juli 2026: Hari Minggu Biasa XIV
Serta berharap Presiden RI menempatkan penyelamatan nyawa manusia sebagai hukum tertinggi dalam setiap kebijakan nasional.
"Kami mengajak seluruh gereja di Indonesia untuk terus menaikkan doa bagi Tanah Papua dan bagi bangsa Indonesia, agar Tuhan membuka jalan perdamaian serta mengaruniakan hikmat kepada para pemimpin bangsa untuk mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua," imbuhnya.