← Beranda
Asosiasi Mitra SPPG Keluhkan Kemitraan dengan BGN, Ancam Gembok Nasional jika Tata Kelola Tak Dibenahi
Dimas ChoirulRabu, 15 Juli 2026 | 05.08 WIB
Sejumlah asosiasi mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengeluhkan terkait hubungan kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7)/(Yt: Tv Parlemen)

 

 

JawaPos.com - Sejumlah asosiasi mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengeluhkan terkait hubungan kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7). 

Mereka bahkan mengancam menggembok dapur MBG secara nasional jika tidak ada perbaikan sistem dan pembagian tanggung jawab yang lebih adil.

Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN, Syawaludin Aweng mengatakan, hubungan kemitraan yang dijalankan pihaknya dengan BGN dinilai tidak sejajar. Ia menyebut, pihaknya selalu disalahkan bila ada kejadian luar biasa (KLB) seperti keracunan.

"Ini soal kemitraan yang tidak sejajar. Ini soal kemitraan yang tidak adil antara kami (mitra) dengan Badan Gizi Nasional," kata Syawaludin.

Dikatakan Syawaludin, mitra dalam hal ini hanya sebagai penyedia fasilitas dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, jika ada masalah, pihaknya yang kerap disalahkan bahkan sampai dikenai sanksi suspend. 

Padahal, di dalam dapur tersebut, kata dia, ada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjadi operator dalam melaksanakan program MBG.

"Yang menjadi pengelola semua di dalam itu adalah mereka (SPPI). Kami hanya menyiapkan fasilitas. Tetapi begitu ada keracunan, dapur kami yang disuspend," ujarnya.

Karena itu, Syawaludin bersama sejumlah mitra lainnya berharap penuh kepada DPR untuk membantu mendorong perbaikan kemitraan antara BGN dan pihak mitra SPPG.

"Kami datang ke mari untuk meminta keadilan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di sini yang punya kewenangan untuk memanggil mereka. Ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya unit usaha yang memfasilitasi program itu," tegasnya.

Syawaludin menegaskan, jika hubungan kemitraan yang berjalan tidak ada perubahan tata kelola yang lebih baik, pihaknya tidak segan mengancam untuk menutup dapur secara nasional.

"Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak! Kalau ini kami lakukan, saya rasa program ini tidak akan berjalan," pungkasnya.

EDITOR: Estu Suryowati