JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa (kades), ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyimpangan yang dapat menurunkan kualitas makanan bagi para penerima manfaat, khususnya anak-anak.
Menurut Prabowo, MBG merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Karena itu, ia tidak ingin program tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.
"Saya ingin Indonesia hebat. Saya ingin Indonesia rakyatnya makmur. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum karena dia ada harapan. Saya tidak ingin lihat rakyat miskin. Saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. MBG kita teruskan, tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang menyusup ke tubuh MBG untuk jadi maling di situ," kata Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7).
Prabowo meminta seluruh kepala daerah aktif memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah masing-masing. Apabila ditemukan dugaan penyimpangan, ia meminta agar segera dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) atau langsung kepadanya.
“Gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh memeriksa semua dapur MBG. Saudara periksa, laporkan ke Kepala BGN (Badan Gizi Nasional). Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan," tegasnya.
TNI dan Polri Diminta Ikut Mengawasi
Selain pemerintah daerah, Prabowo juga meminta aparat TNI dan Polri turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Namun, ia mengingatkan agar pengawasan dilakukan secara profesional dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Baca Juga: Presiden Prabowo Resmikan 5 Bendungan di Sejumlah Daerah, Total Nilai Kontrak Capai Rp 9,79 Triliun
"Dandim, Kapolres, Kapolsek silakan periksa. Periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil, mau ngerjain. Jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran," ujarnya.
Prabowo meyakini masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, kemajuan teknologi membuat masyarakat lebih mudah melaporkan berbagai dugaan pelanggaran.
"Rakyat awasi. Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget," tuturnya.
Prabowo juga mengingatkan para pengelola SPPG agar tidak mengurangi kualitas maupun porsi makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Ia mencontohkan pembagian lauk ayam harus dilakukan secara wajar dan tidak dipotong terlalu kecil.
“Negara kaya Amerika satu ayam dipotong empat. Satu orang makan seperempat ayam. Kalau kita (Indonesia) satu ayam dipotong delapan atau sepuluh paling kecil. Jangan pula dipotong 18 atau 20,” jelasnya.
Secara khusus, Prabowo berpesan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, agar menu yang disajikan tetap sederhana namun memiliki kandungan gizi yang terukur. Ia juga memberikan contoh penyajian telur yang dinilai lebih efektif.
"Ibu Nanik, jangan bikin telur dadar. (Buat) telur rebus atau ceplok. Kalau dadar biasanya itu dicampur macam-macam. Bisa empat orang makan satu (telur) ayam,” ucap Prabowo.
Menurut Prabowo, pengawasan yang ketat sangat diperlukan karena MBG merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. Asupan gizi yang baik sejak usia dini akan mendukung pertumbuhan fisik maupun perkembangan kecerdasan anak sehingga mereka mampu menjadi generasi yang produktif di masa depan.
Baca Juga: Pemkot Tangerang Terbitkan SE, Ayah Wajib Antar Anak di Hari Pertama Masuk Sekolah
"Dia berkembang sehat. Dia bisa jadi petani yang sehat, dia bisa jadi pekerja yang baik, dia bisa jadi ilmuwan, dia bisa jadi dokter. Kalau dari kecil makannya tidak bagus, dia nanti tidak maksimal," tutur Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo mengakui masih terdapat sejumlah wilayah yang belum menikmati program MBG. Meski demikian, ia memastikan pemerintah akan terus memperluas cakupan program secara bertahap dan meminta masyarakat untuk bersabar.
“Negara kita besar sekali, pasti ada desa-desa yang belum terima. Saya paham itu," pungkasnya.