JawaPos.com - Kementerian Sosial (Kemensos) membidik target besar pada tahun 2027 dengan mendorong 1,5 juta keluarga keluar dari zona kemiskinan setiap tahunnya. Langkah masif ini didukung oleh pagu indikatif anggaran jumbo sebesar Rp84,7 triliun, di mana 85 persen di antaranya dialokasikan khusus untuk belanja bantuan sosial (bansos).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa tahun 2027 akan menjadi momentum krusial bagi eskalasi dan integrasi seluruh program sosial di Indonesia. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi unit kerja yang berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas.
"Tahun 2027 menentukan apakah rumah kita benar-benar menyatu atau hanya kumpulan kamar yang berdiri sendiri-sendiri. Karena itu kita harus mulai menyambungkan satu dengan yang lain," ujar Gus Ipul saat membuka acara Pendalaman Rencana Program dan Anggaran (RKA-K/L) Tahun 2027 di Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (29/6).
Baca Juga: Menurut Psikologi, 9 Perilaku Menunjukkan Seseorang Tidak Memiliki Keluarga Dekat untuk Diandalkan
Analogi 'Rumah Utuh' dan Peta Target Kemensos
Dalam arahannya, Gus Ipul mengibaratkan rencana strategis Kemensos periode 2025–2029 seperti proses membangun sebuah rumah. Jika tahun 2025 fokus pada fondasi data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan tahun 2026 adalah masa akselerasi, maka tahun 2027 adalah fase penyelesaian yang krusial.
“2027 adalah tahun kita memasang atap sekaligus menyambungkan aliran listrik dan air ke seluruh ruangan. Komponen yang selama ini berdiri sendiri harus tersambung menjadi satu rumah yang utuh dan berfungsi,” jelasnya.
Melalui integrasi ini, Kemensos memasang target indikator kinerja yang sangat spesifik untuk tahun 2027, di antaranya:
- Indeks Kesejahteraan Sosial: Naik menjadi 64,66 (dari 59,51 pada tahun 2025).
- Graduasi Sejahtera: Meningkat pesat menjadi 1 juta keluarga mendiri (dari target 700 ribu pada 2026).
- Akurasi Bansos: Ketepatan sasaran berbasis DTSEN wajib menyentuh angka 85 persen.
- Kesejahteraan Khusus: Indeks Lansia ditargetkan mencapai 65,07 dan Penyandang Disabilitas di angka 48,86.
Gus Ipul meminta seluruh direktur jenderal tidak hanya menyodorkan daftar kegiatan seremonial, melainkan membawa solusi konkret yang mampu menggerakkan angka-angka target tersebut.
Tiga Terobosan Besar Kemensos di Tahun 2027
Untuk memastikan tahun 2027 bukan sekadar kelanjutan rutinitas birokrasi, Mensos membeberkan tiga agenda besar yang siap diimplementasikan secara penuh.
Pertama, digitalisasi bantuan sosial secara total untuk mempercepat pemutakhiran data dan memangkas salah sasaran dalam penyaluran bantuan.
Kedua, penguatan institusi Sekolah Rakyat. Badan Pengembangan SDM dan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (BPSDM-SR) akan mulai beroperasi penuh sebagai unit setingkat eselon I, menampung lebih dari 100 ribu siswa berasrama demi memutus rantai kemiskinan lewat jalur pendidikan.
Ketiga, integrasi Program Kesejahteraan Rakyat (PROKESRA) sebagai ekosistem kemandirian. Program ini mengandalkan dua instrumen utama, yaitu Kartu Kesejahteraan sebagai jalur graduasi dan Kartu Usaha Afirmatif untuk menyokong usaha mandiri penerima manfaat.
Menghapus Ego Sektoral dan Menghentikan 'Penyakit' Banyak Dokter
Meskipun mendapat tambahan anggaran Rp22,49 triliun dari Komisi VIII DPR RI untuk program prioritas, Gus Ipul mengingatkan bahwa anggaran besar tidak akan berdampak jika ego sektoral antar-unit masih dipelihara. Ia mencontohkan potret di lapangan di mana satu keluarga miskin kerap didatangi banyak petugas dengan program yang tumpang tindih.
"Ibarat satu pasien ditangani lima dokter, tetapi tidak ada satu rekam medis yang menyatukan mereka. Yang dibutuhkan masyarakat adalah satu intervensi yang utuh," katanya.
Sebagai panduan, Kemensos menetapkan empat prinsip utama untuk tahun anggaran 2027: satu data untuk semua, satu definisi graduasi, menghilangkan ego sektoral, serta menjaga martabat dan akuntabilitas.
Seluruh program ini telah diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029 dan program Asta Cita Presiden. Fokus utama Kemensos akan bertumpu pada bansos yang adaptif, pengembangan ekonomi perawatan (care economy), serta penguatan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial.