JawaPos.com - Koalisi Masyarakat Sipil kembali mengkritisi pelaksanaan latihan dasar militer untuk calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP). Mereka meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun tangan.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur menyampaikan hal itu dalam keterangan resmi. Menurut dia, Komnas HAM harus membentuk Tim Investigasi untuk mencari fakta di balik meninggalnya 5 orang peserta latsarmil tersebut.

”Kami mendesak pemerintah, khususnya Komnas HAM Republik Indonesia untuk membentuk Tim Investigasi pencari fakta yang independen, transparan, dan menyeluruh, atas meninggalnya 5 orang peserta latsarmil serta melakukan penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab,” kata dia dikutip pada Senin (29/6).

Bukan hanya pelaku lapangan, Isnur menyatakan bahwa struktur komando dan para pengambil keputusan yang merancang serta memerintahkan pelaksanaan program tersebut juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas hilangnya nyawa warga negara di bawah kendali penyelenggara. Koalisi juga meminta latsarmil dihentikan.

”Menghentikan seluruh rangkaian program latsarmil untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih, dan untuk seluruh rencana keterlibatan militer dalam berbagai pelatihan-pelatihan lainnya bagi masyarakat sipil,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Isnur menyatakan bahwa koalisi mendesak agar pemerintah menghentikan pelibatan TNI dalam program-program pemerintah yang tidak berkaitan dengan tugas pokok pertahanan negara serta mengembalikan pelaksanaan program pembangunan kepada institusi sipil yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

Koalisi Masyarakat Sipil, lanjut Isnur, memandang meninggalnya 5 orang peserta latsarmil sebagai tragedi. Dia menyebut, meninggalnya para peserta adalah konsekuensi serius dari kebijakan yang sejak awal keliru. Sebab, memaksakan pendekatan militer ke dalam ruang sipil tanpa dasar kebutuhan, tanpa relevansi, dan tanpa justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

”Koalisi memandang, kematian 5 calon Manajer KDMP semakin menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada warga sipil. Tidak ada hubungan antara profesionalisme dalam mengelola koperasi dengan pelatihan militer,” ujarnya.

Kemhan Tegaskan Latsarmil Bukan untuk Pembentukan Prajurit

Diberitakan sebelumnya, latsarmil yang diikuti oleh calon manajer Kopdes Kelurhan Merah Putih dan KNMP bukan pendidikan militer. Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan bahwa para peserta dilatih untuk membentuk karakter, kepemimpinan, disiplin, dan profesionalisme.

”Perlu kami tegaskan bahwa kegiatan ini bukan bertujuan membentuk peserta menjadi prajurit atau anggota militer. Para peserta tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya sebagai calon manajer pengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia pada Sabtu (27/6).

Menurut Ketut, dalam latsarmil yang berlangsung selama kurang lebih satu bulan tersebut, para peserta mendapatkan materi bela negara dan manajerial. Tujuannya untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerja sama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

”Korelasi kegiatan ini dengan pertahanan negara terletak pada peran strategis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan,” imbuhnya.

Ketut menegaskan bahwa ekonomi rakyat yang kuat merupakan bagian dari ketahanan nasional. Untuk itu, Kemhan menilai, pembentukan calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan menjadi sangat penting. Utamanya dalam ikhtiar mendukung pembangunan nasional dan pertahanan negara.

”Penyelenggaraan latihan bela negara dan manajerial ini disusun secara terukur dengan memperhatikan latar belakang peserta sebagai masyarakat sipil. Kegiatan ini tidak disamakan dengan pendidikan militer atau prajurit. Penekanannya bukan pada kemampuan fisik, melainkan pada pembentukan mental, karakter, tanggung jawab, daya juang, kerja sama, dan kemampuan memecahkan masalah,” jelas dia.