JawaPos.com - Indonesia mendukung penuh penguatan kerja sama negara-negara anggota ASEAN dengan Australia.
Termasuk dalam urusan tukar menukar informasi, pelindungan pekerja migran, dan penindakan online scam, serta kejahatan transnasional lainnya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat terhadap isu-isu tersebut.
Sebagai bukti nyata, dia mengundang semua negara terkait untuk hadir dalam pertemuan The 22nd DGICM + Australia Consultation di Bali pada 2027 mendatang.
Baca Juga: KPK Dalami Dugaan Setoran dari Imigrasi Ngurah Rai dan Denpasar ke Eks Wamen Imipas Silmy Karim
”Kami akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendorong agenda prioritas seperti secure information sharing, interoperabilitas data keimigrasian, ketahanan siber, data dan AI, perlindungan pekerja migran, serta kerja sama operasional melawan online scam dan kejahatan transnasional,” kata dia, dikutip Minggu (28/6).
Keterangan itu disampaikan Hendarsam dalam forum The 21st DGICM + Australia Consultation di Siem Reap, Kamboja.
Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk memperkuat kerja sama keimigrasian di antara negara-negara anggota ASEAN dan Australia.
Khususnya dalam pertukaran informasi, penguatan tata kelola keamanan perbatasan, dan penanganan kejahatan lintas negara.
”Forum ini kita harapkan dapat menjadi arah baru kemitraan ASEAN-Australia yang lebih solid dalam merespons dinamika perbatasan. Dengan membangun kepercayaan mutual dan keterbukaan informasi,” lanjutnya.
Hendarsam menegaskan bahwa saat ini Indonesia tengah menyusun standarisasi operasional yang lebih tangguh di lini depan keimigrasian dan wilayah perbatasan.
Di antaranya dengan mengupayakan peningkatan fasilitasi perbatasan. Seperti kemudahan akses lewat fasilitas SmartGate di Australia yang sudah dirasakan oleh WNI dan warga Brunei Darussalam.
Pemerintah Indonesia turut memberi atensi terhadap isu-isu yang disuarakan oleh Kamboja, Lao PDR, dan Filipina.
Ketiga negara itu fokus pada tantangan keamanan, migrasi tidak teratur, perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan maraknya modus penipuan daring.
Mereka menilai penanganan masalah tersebut butuh kerja sama lintas negara, mengingat lokusnya bisa berpindah-pindah.
Baca Juga: Imigrasi Surabaya dan Polda Jatim Ungkap Jaringan Love Scamming, Empat WNA Diamankan
Karena itu, dalam pertemuan tersebut disepakati untuk melanjutkan ASEAN-Australia Programme of Work periode 2026–2027. Di antaranya lewat berbagai program penguatan kapasitas regional.
Menurut Hendarsam, program kerja tersebut sangat relevan dengan dinamika kejahatan transnasional yang dihadapi oleh negara-negara kawasan saat ini.
”Kerja sama ASEAN-Australia penting untuk memperkuat kapasitas dan ketahanan kawasan dalam menghadapi perubahan pola migrasi, mobilitas tenaga kerja, kejahatan transnasional, penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan penyalahgunaan kanal keimigrasian,” ujarnya.
Hendarsam tegas menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menyelenggarakan Cyber Resilience Programme pada Agustus 2026.
Program itu dijalankan dengan menggunakan pendekatan train-the-trainer untuk memperkuat kesiapan petugas di lini depan terhadap risiko kejahatan siber yang kerap terhubung dengan jaringan transnasional.
Baca Juga: KPK Perpanjang Penahanan Silmy Karim dan 7 ersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi Imigrasi