JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), akan membentuk tim untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah di Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan tim pengawas nantinya akan berasal dari jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
“Di lapangan saya punya banyak orang di seluruh kabupaten kota. Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan dari yang lain-lain. DJKN juga banyak. Nanti akan kita bentuk tim untuk monitor di seluruh kabupaten kota seperti apa," ujar Purbaya dalam jumpa media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/6).
Purbaya mengatakan, pembentukan tim tersebut dilakukan setelah adanya keluhan dari Kepala BGN yang merasa kesulitan akan pengawasan pelaksanaan program MBG di daerah.
Baca Juga: Bertambah Lagi Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal Dunia Saat Latsarmil
“Saya bilang kalau begitu yang mengawasi di daerah-daerah biar Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Mereka (BGN) setuju," ujarnya.
Lanjutnya, berdasarkan permintaan Kepala BGN, Pemerintah akan melakukan pemangkasan anggaran MBG. Sebagai informasi, permintaan tersebut disampaikan langsung oleh kepala BGN saat melakukan pertemuan dengan jajaran pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Kamis, (25/6).
“Kemaren saya ketemu Kepala BGN Sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada Penghematan lebih lanjut dari program BGN,” ucapnya.
Ia menjelaskan, nantinya anggaran untuk program MBG akan menurun signifikan dari yang ditetapkan di awal sebesar Rp 335 triliun. Meski begitu ia tidak merinci potensi pemotongan atau penghematan anggaran untuk program MBG.
“Saya pikir cukup signifikan. Tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan,” ujarnya.
Sebagai informasi, total alokasi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2026 ini tercatat Rp 335 triliun, artinya belanja untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut baru terealisasi 26,3 persen hingga bulan Mei 2026.