JawaPos.com - Pemerintah tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kendati diklaim bakal memperkuat posisi kelembagaan, draf regulasi ini justru memicu perdebatan di kalangan pakar hukum akibat sejumlah pasal krusial yang dinilai ambigu dan rentan intervensi politik.
Dalam diskusi publik bertajuk "Benarkah Melemahkan Komnas?" di Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026), tim perumus dan akademisi membedah langsung naskah RUU HAM tersebut. Pergeseran nomenklatur hingga mekanisme pengawasan menjadi sorotan utama.
Status Baru Komnas HAM dan Pemangkasan Kuasa Politik DPR
Tim Penyusun RUU HAM, Muhammad Hafiz, menjelaskan bahwa draf baru ini sebenarnya mendongkrak status Komnas HAM secara hukum tata negara. Jika pada UU Nomor 39/1999 Komnas HAM hanya disebut "setingkat lembaga negara", draf baru ini mempertegas posisinya sebagai lembaga negara yang memiliki landasan konstitusional kuat di bawah UUD 1945.
Tak hanya status, formula seleksi anggota juga dirombak demi menekan dominasi politik di parlemen. Berbeda dengan aturan lama di mana DPR memegang kendali penuh, sistem baru akan memaksa DPR memilih berdasarkan sistem peringkat performa yang disusun oleh tim panitia seleksi (pansel).
"Proses politis yang terlalu lebar yang saat ini terjadi di Undang-Undang 39, itu justru diminimalisasi di dalam revisi Undang-Undang. Pansel mendaftar nama sesuai peringkat, dan peringkat itu yang diserahkan ke DPR," urai Muhammad Hafiz di lokasi, Rabu (24/6).
Hafiz juga memaparkan syarat ketat bagi calon komisioner di Pasal 95 draf RUU HAM. Aturan baru menegaskan komisioner tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM, bebas korupsi, serta bukan merupakan anggota TNI atau Polri aktif maupun purnawirawan. Hal ini sengaja dirancang demi meminimalkan benturan kepentingan (conflict of interest).
Alarm Ambiguitas: Isu Lingkungan dan Jaringan di Daerah
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Lisda Syamsumardian, mengingatkan adanya ruang kosong yang belum terakomodasi. Menurutnya, RUU HAM di masa depan wajib memperluas objek pengawasan, tidak hanya berfokus pada pelanggaran fisik antar-manusia melainkan juga mencakup eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan komoditas kehutanan.
"Indonesia itu negara kaya. Jangan sampai perlindungan kehormatan HAM manusia ke manusianya sudah oke, tapi perlindungan ke sumber daya alamnya kita diinjak-injak sama negara lain. Dampaknya negatif untuk generasi penerus," tegas Lisda.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya Komnas HAM memiliki kantor perwakilan di daerah yang kuat dan terkoneksi agar persoalan di pelosok daerah terpantau langsung di bawah radar pimpinan.
Kontroversi Pasal: Penguatan atau Pengebiran?
Kritik tajam datang dari Direktur Djokosoetono Research Center sekaligus Dosen FHUI, Patricia Rinwigati. Ia menyoroti sejumlah pasal yang dianggap kontroversial karena berpotensi membelenggu independensi lembaga.
Sorotan tertuju pada Pasal 84 tentang Amicus Curiae (sahabat pengadilan) yang mewajibkan pelampiran penilaian kepatuhan dari kementerian jika melibatkan aktor negara. Selain itu, Pasal 86 juga memuat ketentuan bahwa rekomendasi Komnas HAM terkait hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) dalam pelaksanaannya harus dikoordinasikan oleh menteri.
"Ada beberapa yang kemudian menteri mengkoordinasi, menteri mengkoordinasi, dan menteri mengoordinasi. Jadi kesannya adalah ada dominasi terhadap kementerian Hak Asasi Manusia," kritik Patricia.
Patricia mengingatkan, jika makna kata "koordinasi" ini tidak dipertegas, regulasi ini dikhawatirkan bukan memperkuat, melainkan justru menjadi celah intervensi.