JawaPos.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai salah satu investasi terbesar pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, keberlangsungan dan kredibilitas program tersebut perlu dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh generasi masa depan Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis (APPMBGI), Abdul Rivai Ras, menegaskan program MBG memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, program yang menyasar jutaan anak sekolah itu tidak boleh terganggu oleh tindakan yang berpotensi mengikis kepercayaan publik.
"Bagaimanapun, program sebaik ini terlalu penting untuk gagal, serta tidak sepatutnya dicederai oleh perilaku tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum tertentu," kata Abdul Rivai Ras kepada wartawan, Minggu (21/6).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penetapan enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), termasuk mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Di tengah proses hukum yang berjalan, Abdul Rivai mengingatkan agar persoalan yang terjadi tidak dimanfaatkan sebagai alat politik. Ia menilai, program MBG merupakan agenda strategis nasional yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya anak-anak sekolah.
"Kami meminta kepada semua pihak agar selama masa transisi dan perbaikan ini, jangan ada yang mempolitisir isu MBG untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu," tegasnya.
Sebagai organisasi yang menaungi pengusaha dan pengelola dapur MBG dengan 38 dewan pengurus daerah tingkat provinsi, serta ratusan kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota, APPMBGI menegaskan komitmennya mendukung program tersebut.
Ia mendukung evaluasi dan moratorium sebagai bagian dari proses perbaikan tata kelola agar pelaksanaannya ke depan bisa lebih baik dan bebas dari korupsi.
"Kami menyetujui evaluasi dan moratorium selama masa transisi ini agar Badan Gizi Nasional bisa melakukan pembenahan positif, akuntabel, transparan, dengan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan secara penuh kepada publik," ujarnya.
Menurutnya, terdapat sejumlah aspek krusial yang perlu menjadi fokus selama masa evaluasi berlangsung. Salah satunya adalah pembenahan tata kelola dan penguatan akuntabilitas di seluruh rantai pelaksanaan program.
Perbaikan tersebut mencakup sistem pengawasan dapur MBG, mekanisme penyaluran dana kepada mitra, hingga penerapan standar mutu dan keamanan pangan yang konsisten di seluruh wilayah.
Selain itu, pemerintah juga diminta memberikan kepastian kepada para mitra dan investor yang telah menanamkan modal dalam program MBG. Ia pun menekankan, moratorium tidak boleh berlangsung tanpa kejelasan waktu dan harus disertai langkah mitigasi bagi pelaku usaha yang telah membangun fasilitas, membeli peralatan, serta merekrut tenaga kerja.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah pentingnya komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan para mitra pelaksana. Menurutnya, setiap kebijakan teknis maupun surat edaran operasional perlu disosialisasikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir dengan petunjuk teknis maupun perjanjian kerja sama yang telah berjalan.
Di samping itu, proses evaluasi juga harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berbasis data. Langkah tersebut dinilai penting agar evaluasi benar-benar menghasilkan perbaikan substantif serta tidak disusupi kepentingan politik jangka pendek.
Abdul Rivai berharap hasil evaluasi dan moratorium dapat melahirkan kebijakan yang lebih matang sekaligus memberikan perlindungan kepada para mitra, investor, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini turut mendukung pelaksanaan program MBG.
Lebih lanjut, ia juga mendorong BGN untuk memperkuat komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar setiap keputusan yang diambil mampu mengakomodasi berbagai kepentingan secara adil dan proporsional.
"Kami juga sangat mengharapkan agar BGN lebih intensif melakukan dialog dan komunikasi dengan seluruh mitra serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam semua dimensi penyelenggaraan MBG," pungkasnya.