JawaPos.com — Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai kabupaten dengan kinerja terbaik nasional tahun 2026 setelah meraih skor tertinggi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri.

Penghargaan tersebut diberikan pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Jakarta dan menjadi pengakuan atas capaian pembangunan, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang dinilai unggul di tingkat nasional.

Penghargaan itu diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang berlangsung di Plaza Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4/2026). Upacara dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

Prestasi tersebut menambah deretan capaian Kabupaten Banyuwangi yang selama beberapa tahun terakhir konsisten mencatatkan berbagai inovasi pelayanan publik.

Penilaian dilakukan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tahun sebelumnya.

Baca Juga: Banyak Program Inovatif, Bupati Ipuk Raih Dua Penghargaan Pendidikan dari Mendikdasmen

Bagaimana Banyuwangi Menjadi Kabupaten Berkinerja Terbaik Nasional?
Kabupaten Banyuwangi berhasil meraih skor tertinggi nasional sebesar 3,8202 dengan status kinerja tinggi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Capaian itu menempatkan Banyuwangi di posisi teratas dibanding seluruh kabupaten di Indonesia.

Asisten Administrasi Umum Setda Banyuwangi Budi Santoso menjelaskan, penilaian tersebut merupakan hasil evaluasi tahunan yang dilakukan Kemendagri melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Evaluasi itu menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

“Alhamdulillah Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8202 dengan status kinerja Tinggi. Kinerja pembangunan Banyuwangi dinilai menunjukkan tren positif,” kata Budi.

Menurutnya, hasil tersebut mencerminkan kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai target. Penilaian juga dilakukan secara objektif berdasarkan data yang terukur.

Apa Saja Indikator yang Dinilai Kemendagri?
Evaluasi LPPD yang dilakukan Kemendagri mencakup 606 indikator penilaian yang tersebar dalam berbagai sektor pembangunan.

Indikator tersebut menjadi ukuran komprehensif untuk melihat performa pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Aspek yang dinilai meliputi pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, kualitas layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, transparansi pengelolaan keuangan, pelestarian lingkungan hidup, hingga berbagai inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah.

Seluruh indikator tersebut menjadi gambaran utuh tentang kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu capaian yang mendapat perhatian dalam evaluasi adalah keberhasilan Banyuwangi menekan angka kemiskinan.

Data menunjukkan tingkat kemiskinan di Banyuwangi turun dari 8,07 persen pada 2021 menjadi 6,13 persen pada 2025.

Penurunan tersebut menjadi indikator positif yang menunjukkan efektivitas berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah daerah.

Hasil itu sekaligus memperkuat posisi Banyuwangi sebagai salah satu daerah dengan kinerja pembangunan yang terus mengalami perbaikan.

Tren Positif Pembangunan Banyuwangi Jadi Sorotan
Keberhasilan Banyuwangi tidak hanya dilihat dari satu indikator, tetapi dari konsistensi capaian di berbagai sektor.

Kemendagri menilai perkembangan pembangunan daerah menunjukkan tren positif yang berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir.

Perbaikan layanan publik menjadi salah satu faktor penting yang mendukung capaian tersebut.

Pemerintah daerah dinilai mampu menghadirkan pelayanan yang semakin mudah diakses masyarakat sekaligus menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.

Selain itu, berbagai program inovatif yang diterapkan juga ikut memperkuat daya saing daerah.

Inovasi menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam evaluasi karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah menghadapi tantangan pembangunan secara kreatif dan efektif.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata.

Kualitas pelayanan, transparansi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi komponen penting yang turut menentukan hasil evaluasi.

Apa Respons Bupati Ipuk Fiestiandani?
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh elemen daerah.

Namun, menurutnya, penghargaan dari pemerintah pusat bukan alasan untuk berpuas diri.

Ipuk menegaskan capaian tersebut justru menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan berbagai program agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas.

Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan masih cukup besar sehingga diperlukan komitmen bersama untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih.

Fokus utama tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.

Pengakuan sebagai kabupaten berkinerja terbaik nasional menjadi bukti bahwa upaya pembangunan yang dilakukan Banyuwangi berada di jalur yang tepat.

Prestasi ini sekaligus memperkuat posisi Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang mampu menunjukkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.