JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) berencana melakukan audit menyeluruh terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pembenahan data menjadi salah satu fokus utama karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Internal kami di BGN pun akan melakukan transformasi ya, dari mulai SDM-nya, dari mulai tata kelolanya. Data itu sangat penting karena itu yang terus terang saya lihat sejak dari awal saya datang karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Nah, itu yang masih terus kami perbaiki,” ujarnya usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX di Gedung DPR, Senayan, Senin (15/6).
Agustina menuturkan BGN akan memanfaatkan momentum libur sekolah untuk melakukan pembenahan di lapangan. Selama periode tersebut, penyaluran MBG kepada peserta didik yang sedang libur akan dihentikan sementara.
“Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah kita sudah lebih baik. Kondisi di lapangan sudah lebih rapi,” katanya.
Skema Insentif Rp6 Juta Tak Lagi Dipotong Rata
Selain melakukan audit dapur, BGN juga menyiapkan evaluasi terhadap skema insentif bagi pengelola SPPG.
Menurut Agustina, besaran insentif yang selama ini dipukul rata sebesar Rp6 juta akan ditinjau ulang setelah data penerima manfaat selesai diperbaiki.
“Nanti itu termasuk ya. Setelah data penerima manfaat itu fix ya, kami harapkan nanti insentifnya enggak fix Rp6 juta semua,” ujarnya.
Dia menjelaskan, selama ini terdapat kondisi di mana SPPG yang melayani 1.500 penerima manfaat maupun yang hanya melayani 500 penerima manfaat sama-sama menerima insentif Rp6 juta.
“Penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp6 juta, 500 pun Rp6 juta, kan yang dulu begitu,” katanya.
Ke depan, BGN akan menyesuaikan insentif berdasarkan kondisi riil di lapangan. Penataan ulang juga dimungkinkan dilakukan terhadap sejumlah SPPG yang jumlah penerima manfaatnya relatif kecil.
“Kalau nanti kita sudah mengetahui berapa riil penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya ya, kan itu dampaknya nanti penata ulang. Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya. Bisa jadi, oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini dan seterusnya,” jelasnya.
Tak hanya mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, BGN juga akan mengevaluasi model pemberian insentif dengan memasukkan sejumlah indikator kualitas layanan.
“Lalu model dari insentif sendiri itu kita akan evaluasi, bukan sekedar menghasilkan output berapa lalu diberikan itu. Bagaimana anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya, ketahanan pangannya terpenuhi,” ujar Agustina.
Karena itu, BGN akan menyusun sejumlah indikator komposit sebagai dasar penilaian kinerja SPPG.
“Jadi kita akan bikin beberapa composite untuk penilaian supaya enggak sekedar, ‘Oh, pokoknya aku mau masak segini ya segitu,’ dapatnya gitu,” katanya.
Baca Juga: Kecewa Terhadap Program MBG, Massa Aksi Segel Kantor BGN
Menurut dia, seluruh langkah evaluasi tersebut dilakukan agar program MBG tetap mencapai tujuan, tetapi penggunaan anggaran negara menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.
“Semua itu diharapkan nantinya kita akan memang bagaimana program ini tercapai, tetapi anggarannya betul-betul sesuai sasaran. Jadi tidak model seperti yang sekarang yang memang ada kecenderungan untuk lebih boros keuangan negara,” pungkasnya.