JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) bersama Mahkamah Agung (MA) kembali menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terhadap hakim terlapor berinisial IWS, yang sebelumnya bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Cilacap dan kini diperbantukan sebagai hakim yustisial di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Sidang berlangsung di Gedung MA, Jakarta, Selasa (9/6).

Dalam putusannya, MKH menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun kepada IWS. Putusan tersebut lebih ringan dibanding rekomendasi Badan Pengawasan (Bawas) MA yang sebelumnya mengusulkan pemberhentian tetap dengan tidak hormat.

“Menjatuhkan sanksi terhadap terlapor (IWS) dengan pemberhentian tetap dengan hak pensiun,” kata Ketua Sidang MKH, Hakim Agung Hamdi, sebagaimana dikutip Rabu (10/6).

Baca Juga: 7 Kebiasaan yang Perlu Dihindari Jika Ingin Menjadi Versi Terbaik dari Dirimu Menurut Psikologi

Kasus ini bermula ketika IWS, saat masih bertugas di PN Cilacap pada 2023, menerima uang sebesar Rp 15 juta dari seorang advokat yang menangani perkara di persidangan tempat IWS menjadi hakim pengganti. 

Selain itu, IWS juga diketahui berupaya mempertemukan salah satu pihak berperkara dengan Ketua Majelis Hakim ASS di luar persidangan. ASS sendiri sebelumnya telah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dengan hak pensiun dalam sidang MKH pada 26 Mei 2026.

Tak hanya itu, IWS juga disebut menjanjikan bantuan dalam penanganan perkara dengan meminta dan meminjam sejumlah uang kepada advokat di Cilacap. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bawas MA, IWS juga diduga melakukan perbuatan asusila yang dinilai mencoreng martabat hakim.

Dalam pertimbangannya, MKH menyatakan tidak menemukan fakta atau keterangan baru dalam persidangan yang dapat mengubah hasil pemeriksaan Bawas MA. Majelis juga menilai tidak ada hal yang cukup meringankan terkait keterlibatan IWS dalam perkara yang berkaitan dengan ASS.

Namun demikian, MKH mempertimbangkan sejumlah faktor yang meringankan, di antaranya IWS memiliki tanggungan keluarga dengan istri yang tidak bekerja serta telah mengabdi selama 33 tahun sebagai hakim. Atas dasar itu, statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) masih dipertahankan.

“Memutuskan, satu, menerima pembelaan diri terlapor untuk sebagian. Dua, memperbaiki Nota Dinas Ketua Kamar Bawas MA terhadap terlapor IWS menjadi sanksi berat berupa pembebasan terlapor dari jabatan sebagai hakim,” tegasnya.

Sementara, merujuk sidang pembelaan, IWS mengakui telah menerima uang Rp 15 juta dari advokat yang berperkara. Namun, ia menyebut sebagian uang tersebut sudah dikembalikan sebelum pemeriksaan oleh Bawas MA dilakukan. 

Ia juga disebut pernah mencoba mempertemukan salah satu pihak berperkara dengan ASS karena alasan pertemanan. Berdasarkan pengakuannya, saat tiba di rumah dinas ASS, dirinya justru diusir oleh suami ASS. IWS menyatakan perbuatannya dilakukan karena khilaf dan baru pertama kali terjadi.

Terkait pinjaman uang kepada advokat, IWS mengaku hanya pernah meminjam sekitar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sakit. Namun, utang tersebut diklaim telah dilunasi. 

Sementara soal tudingan menjanjikan pengurusan perkara dengan meminta uang, IWS menyebut hal itu hanya candaan dan tidak pernah benar-benar dilakukan.

“Saya mengakui kesalahan dan kekhilafan, dan mohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan saya,” pungkas IWS.