JawaPos.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjawab berbagai kritik yang muncul terkait aktivitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Sorotan tersebut mencakup persoalan anggaran perjalanan, jumlah delegasi yang ikut serta, frekuensi lawatan ke luar negeri, hingga manfaat yang dihasilkan dari agenda diplomasi tersebut.
Penjelasan itu disampaikan Teddy melalui video yang diunggah akun Instagram Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet, pada Senin (1/6), sebagai respons atas sejumlah pandangan yang sebelumnya disampaikan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal.
Teddy menegaskan bahwa pengeluaran perjalanan Presiden yang melampaui alokasi anggaran negara tidak dibebankan kepada APBN.
"Karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau luruskan beberapa hal. Jadi yang pertama, masalah biaya di luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," kata Teddy melalui video yang diunggah akun media sosial Sekretariat Kabinet, dikutip Selasa (2/6).
Terkait kritik mengenai ukuran delegasi yang mendampingi Presiden, Teddy mengatakan jumlah personel yang ikut dalam kunjungan kenegaraan saat ini jauh lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya.
Menurutnya, jika pada masa lalu rombongan dapat berjumlah lebih dari 120 orang, saat ini jumlahnya dibatasi sekitar 50 hingga 60 orang.
"Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran. Lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu, itu sekali luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal," ucapnya.
Sementara itu, Teddy menjelaskan bahwa tidak semua agenda perjalanan luar negeri dapat disusun jauh-jauh hari karena situasi internasional berkembang sangat cepat dan sering kali memerlukan respons segera.
"Kemudian yang ketiga, jadwal harus satu tahun sebelumnya. Jadi gini, perkembangan dunia global itu sangat dinamis. Hari per hari. Nah, jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara," sebutnya.
Ia menambahkan, tingginya intensitas aktivitas diplomatik Presiden juga tidak terlepas dari berbagai krisis dan konflik yang sedang berlangsung di sejumlah kawasan dunia.
"Masalah protokoler dan frekuensi luar negeri dalam satu setengah tahun terakhir. Jadi Presiden Prabowo itu adalah Presiden baru yang mulai menjabat saat dunia sedang krisis. Sebelumnya ada konflik di Ukraina, ada di Venezuela, kemudian sekarang ada di Iran dan Timur Tengah. Itu terlibat Saudi, Qatar, Bahrain, UAE dan lain sebagainya," ujar Teddy.
Terkait diplomasi antar negara, Teddy berpendapat hubungan personal yang terjalin antar pemimpin negara merupakan bagian penting dari strategi diplomasi yang akan memberikan manfaat ketika Indonesia menghadapi situasi tertentu di masa depan.
Alhasil, setiap pemimpin dunia, disebutkannya, tentunya harus bangun hubungan yang. Indonesia sendiri tidak bisa hanya mengandalkan meminta bantuan hanya pada saat berada dalam kondisi krisis.
"Lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak kita bisa minta bantuan dan begitu pula sebaliknya. Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antarpemimpin baik secara langsung, diliput media ataupun tertutup. Nah itulah diplomasi," imbuhnya.
Tak hanya itu, Teddy juga membantah anggapan bahwa kunjungan Presiden hanya bersifat seremonial tanpa manfaat nyata. Ia menilai sejumlah capaian penting telah berhasil diperoleh melalui aktivitas diplomasi pemerintah.
Baca Juga: Seskab Teddy: Presiden Prabowo Akan Salat Idul Adha di Wisma KBRI Paris Bersama WNI
"Jadi salah besar, kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini," kata Teddy.
Ia mencontohkan keberhasilan Indonesia bergabung dalam kelompok BRICS, tercapainya kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa yang membuka peluang tarif nol persen bagi sejumlah produk Indonesia, serta realisasi investasi yang disebut mencapai sekitar Rp2.430 triliun dalam kurun satu setengah tahun terakhir.
Selain itu, kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan disebut menghasilkan tambahan komitmen investasi senilai sekitar Rp575 triliun.
Pada sektor pertahanan, Teddy menyebut kerja sama internasional turut memperkuat kemampuan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia. Sementara dalam penyelenggaraan ibadah haji, ia menilai terdapat kemajuan yang signifikan, termasuk terkait fasilitas bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi.
"Indonesia adalah negara satu-satunya yang punya perkampungan haji di Arab Saudi. Dan Saudi sendiri mengubah undang-undangnya agar suatu negara mempunyai lahan di situ untuk digunakan oleh jemaah haji," ujarnya.
Teddy juga menekankan bahwa Indonesia terus berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada Palestina, mulai dari bantuan kemanusiaan, penyediaan kapal rumah sakit, hingga program pendidikan bagi anak-anak Palestina.
Di sisi lain, ia mencontohkan keberhasilan diplomasi pemerintah dalam membantu pemulangan seorang warga negara Indonesia yang sempat ditahan otoritas Israel.
"Lewat diplomasi dari Menteri Luar Negeri dan teman-teman Kemlu selang beberapa hari kembalikan ke Indonesia. Jadi ini lewat diplomasi yang baik diberitakan maupun yang tertutup," ujarnya.
Menjawab kritik mengenai banyaknya pertemuan Presiden dengan para pemimpin dunia, Teddy menegaskan bahwa setiap agenda telah melalui pertimbangan strategis sesuai kebutuhan nasional.
"Dan beliau-beliau lah yang mengetahui mana yang prioritas, mana pertemuan yang harus diutamakan, mana pertemuan yang bisa langsung ataupun cukup mengenakan telepon, mana pertemuan yang perlu diberitakan, mana yang tidak diberitakan. Dan saya rasa semua diplomat hebat tahu itu. Jadi kurang elok rasanya kalau itu masih dipermasalahkan, ya," ujarnya.
Teddy sendiri menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan publik. Namun, ia berharap diskusi yang berkembang juga mempertimbangkan hasil-hasil yang telah dicapai melalui diplomasi Indonesia.