JawaPos.com - Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sangat bergantung pada peran Pengawas Gizi dan Jurutama Masak di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan selama ini para petugas dapur justru jarang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan yang diselenggarakan BGN.

“Diteruskan atau tidaknya Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) ini, sesungguhnya ada di tangan anda semua,” kata Nanik dalam acara Sosialisasi Keamanan Pangan untuk Pengawas Gizi dan Jurutama Masak SPPG se-Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Menurut Nanik, pada 2026 Program MBG akan lebih difokuskan pada aspek keamanan pangan atau food safety. Karena itu, BGN menggencarkan pelatihan terkait gizi dan tata kelola memasak bagi Pengawas Gizi dan Jurutama Masak di seluruh Indonesia.

Langkah tersebut dinilai penting agar pengelola dapur memahami proses memasak yang aman, sehat, dan sesuai standar.

Baca Juga: Diterpa Dugaan Penyimpangan Pengadaan Barang, Ini Kata BGN

Nanik juga mengungkapkan keprihatinannya setelah melakukan inspeksi mendadak di berbagai dapur SPPG di sejumlah daerah. Ia menyebut banyak dapur SPPG saat ini jauh dari konsep awal yang dirancang Presiden.

“Presiden menghendaki agar dapur SPPG adalah bangunan baru. Tapi pada pelaksanaannya, sekitar 80 persen dapur berasal dari bangunan eksisting seperti rumah, café, rumah makan, dan ruko,” ujarnya.

Menurutnya, banyak bangunan tersebut tidak memenuhi petunjuk teknis terkait luas dan layout dapur sehingga alur kerja menjadi tidak ideal dan berpotensi menimbulkan kontaminasi silang.

“Kalau toh itu rumah, seharusnya tetap mengikuti juknis, bukan juknis mengikuti rumah,” tegas mantan jurnalis senior tersebut.

Nanik juga menyoroti masih banyak dapur SPPG yang beroperasi dengan ukuran jauh di bawah standar. Dalam petunjuk teknis, luas dapur ideal ditetapkan sekitar 400 meter persegi.

Namun saat sidak, ia masih menemukan dapur dengan ukuran sangat sempit yang tetap digunakan untuk operasional MBG.

Dari hasil temuan tersebut, BGN kini menginisiasi penyusunan petunjuk teknis baru yang mencakup layout dapur, peralatan, tata kelola memasak, penanganan bahan pangan, hingga penyusunan bank menu.

“Di tahun 2026 ini, Presiden telah memerintahkan agar Program MBG harus berkualitas. Karena itu, penambahan dapur SPPG baru akan distop dulu,” kata Nanik.

BGN akan memprioritaskan perbaikan kualitas tata kelola dan peningkatan standar operasional dapur dibanding memperluas jumlah SPPG baru.

Baca Juga: Kepala BGN Klarifikasi Soal Intervensi Formula Bayi dalam Program MBG: Hanya untuk Kasus Tertentu

Selain persoalan infrastruktur, Nanik juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Pengawas Gizi dan Jurutama Masak di sejumlah dapur SPPG.

Ia mengaku menemukan kasus di mana Pengawas Gizi jarang datang ke dapur atau hadir ketika proses memasak telah selesai. Bahkan, ada Kepala SPPG yang disebut tidak pernah turun langsung ke dapur.

“Kadang-kadang Juru Masaknya ngeyel, merasa paling pinter, Pengawas Gizinya juga sok pinter. Nggak komunikasi yang terjadi,” ujarnya di hadapan peserta pelatihan.

Menurut Nanik, kondisi tersebut berpotensi mengganggu keamanan pangan dan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat Program MBG.

Ke depan, BGN berencana menyelenggarakan kursus atau sekolah khusus bagi juru masak yang akan dibiayai pemerintah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dapur SPPG agar Program MBG dapat berjalan lebih aman, sehat, dan berkualitas.