JawaPos.com – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlintasan kereta api menyusul insiden kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek. YLKI menilai, langkah ini dinilai krusial untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
Pengurus Harian YLKI, Rio Priambodo menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tersebut, terutama karena turut berdampak pada kelompok konsumen rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
YLKI menegaskan, penanganan korban harus menjadi fokus utama pascakecelakaan. Hal itu mencakup pemberian perawatan medis secara optimal bagi korban luka, pemulihan fisik dan psikologis, hingga tanggung jawab penuh operator terhadap seluruh korban, termasuk korban meninggal dunia.
“Keselamatan konsumen harus menjadi prioritas utama. Peristiwa ini menjadi pengingat serius bahwa perlindungan terhadap pengguna transportasi publik masih perlu diperkuat,” ujar Rio dalam keterangannya, Selasa (28/4).
Baca Juga: Soal Usulan Gerbong Perempuan Dipindahkan, AHY Sebut Fokus Utama Bukan di Gender
Di sisi lain, YLKI juga mempertanyakan keandalan infrastruktur serta sistem keselamatan yang dimiliki operator. Menurut Rio, insiden tersebut mengindikasikan adanya potensi kelemahan pada sistem peringatan dini (early warning system) dan pengamanan yang seharusnya mampu mencegah kecelakaan.
“Di era teknologi seperti saat ini, kegagalan sistem keselamatan adalah indikasi serius yang tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
YLKI turut menuntut kepastian dan percepatan pemberian santunan kepada seluruh korban tanpa proses berbelit. Pemerintah diminta hadir secara aktif untuk memastikan hak korban terpenuhi secara cepat, transparan, dan adil.
Selain itu, YLKI mendesak KNKT segera melakukan investigasi menyeluruh dan transparan guna mengungkap penyebab kecelakaan. Investigasi tersebut diharapkan dapat memastikan apakah insiden dipicu faktor force majeure, human error, atau kelalaian sistem.
Dalam aspek perlindungan konsumen rentan, YLKI mendorong evaluasi fasilitas dan standar keselamatan di dalam kereta. Penempatan gerbong, termasuk gerbong khusus wanita di bagian depan dan belakang, dinilai perlu ditinjau ulang dari sisi keamanan.
Secara khusus, YLKI menekankan pentingnya evaluasi sistem perlintasan kereta api. Pemerintah daerah diminta aktif menyisir dan menertibkan perlintasan ilegal serta menutupnya demi keselamatan masyarakat. “Perlintasan sebidang masih menjadi titik rawan kecelakaan. Penertiban harus dilakukan secara tegas dan konsisten,” tutur Rio.
YLKI juga mengingatkan pentingnya kepastian layanan bagi konsumen yang telah membeli tiket. Operator wajib memberikan informasi secara transparan terkait status keberangkatan, penjadwalan ulang, maupun mekanisme pengembalian dana.
Baca Juga: Respons Tuntutan Ojol, DPRD Jatim Siapkan Perda untuk Atur Tarif Aplikator
Lebih jauh, YLKI mendorong pembenahan sistem jalur kereta api, termasuk pemisahan jalur antara kereta jarak jauh dan kereta komuter guna meningkatkan keselamatan serta menekan risiko kecelakaan.
"YLKI juga menegaskan bahwa keselamatan konsumen merupakan hak dasar yang harus dijamin oleh negara dan pelaku usaha. Peristiwa ini diharapkan menjadi momentum untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi publik di Indonesia," pungkasnya.